Magelang (ANTARA) - Kementerian Keuangan memberikan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah Kota Magelang karena menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Penghargaan berupa piagam WTP yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani itu, disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito di ruang kerja Wali Kota Magelang di Magelang, Rabu.
"Pemberian penghargaan ini hanya seremonial, wujud penghargaan sebenarnya adalah pemberian Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pemerintah daerah setiap tahun. Besar kecilnya masih ada perhitungan komponen lainnya, kisaran paling rendah Rp29 miliar, ada juga yang sampai Rp79 miliar," kata Sulaimansyah.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Magelang.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik.
Penandatanganan nota tersebut merupakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan arahan Presiden RI.
"MoU (Memorandum of Understanding) ini adalah arahan Presiden dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dengan daerah. Di sisi lain, kami juga punya fungsi mengawal APBN. Di Kota Magelang APBN hampir mencapai Rp1,1 triliun," katanya.
Baca juga: Pemkot Magelang kembali raih WTP
Sulaimansyah menyebut pengawalan itu penting agar APBN terserap tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk masyarakat. APBN ditindaklanjuti antara lain melalui kegiatan monitor dan evaluasi, pemberdayaan masyarakat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang akan disinegikan melaui basis data bersama, pembiayaan usaha mikro hingga sistem berbagi pendanaan.
"MoU ini dalam rangka rangka mengawal itu. Kita sama-sama mengawal, agar APBN betul-betul bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat," katanya.
Wali Kota Sigit Widyonindito menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Magelang berkomitmen dan sunguh-sungguh dalam membangun daerah, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan.
"Ini kesungguhan kami membangun Kota Magelang, bagaimana kota kita ini jadi bermartabat, pelayanannya baik, dan yang penting masyarakat bahagia," katanya dalam keterangan tertulis Humas Pemkot Magelang.
Kesungguhan Pemkot Magelang terlihat dari angka kemiskinan di daerah dengan sebutan "Kota Sejuta Bunga" itu yang menurun dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, dari sekitar 15 persen menjadi tujuh persen.
Ia menyebut DID yang diterima selama ini untuk menumbuhkan perekonomian hingga pemberdayaan masyarakat, yang antara lain terealisasi dengan adanya Balai Latihan Kerja dan KUR. (hms)
Baca juga: Sigit: Capaian WTP cambuk tingkatkan pelayanan masyarakat
Penghargaan berupa piagam WTP yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani itu, disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah kepada Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito di ruang kerja Wali Kota Magelang di Magelang, Rabu.
"Pemberian penghargaan ini hanya seremonial, wujud penghargaan sebenarnya adalah pemberian Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pemerintah daerah setiap tahun. Besar kecilnya masih ada perhitungan komponen lainnya, kisaran paling rendah Rp29 miliar, ada juga yang sampai Rp79 miliar," kata Sulaimansyah.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Magelang.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksana Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik.
Penandatanganan nota tersebut merupakan pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan arahan Presiden RI.
"MoU (Memorandum of Understanding) ini adalah arahan Presiden dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dengan daerah. Di sisi lain, kami juga punya fungsi mengawal APBN. Di Kota Magelang APBN hampir mencapai Rp1,1 triliun," katanya.
Baca juga: Pemkot Magelang kembali raih WTP
Sulaimansyah menyebut pengawalan itu penting agar APBN terserap tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk masyarakat. APBN ditindaklanjuti antara lain melalui kegiatan monitor dan evaluasi, pemberdayaan masyarakat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang akan disinegikan melaui basis data bersama, pembiayaan usaha mikro hingga sistem berbagi pendanaan.
"MoU ini dalam rangka rangka mengawal itu. Kita sama-sama mengawal, agar APBN betul-betul bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat," katanya.
Wali Kota Sigit Widyonindito menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Magelang berkomitmen dan sunguh-sungguh dalam membangun daerah, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan.
"Ini kesungguhan kami membangun Kota Magelang, bagaimana kota kita ini jadi bermartabat, pelayanannya baik, dan yang penting masyarakat bahagia," katanya dalam keterangan tertulis Humas Pemkot Magelang.
Kesungguhan Pemkot Magelang terlihat dari angka kemiskinan di daerah dengan sebutan "Kota Sejuta Bunga" itu yang menurun dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, dari sekitar 15 persen menjadi tujuh persen.
Ia menyebut DID yang diterima selama ini untuk menumbuhkan perekonomian hingga pemberdayaan masyarakat, yang antara lain terealisasi dengan adanya Balai Latihan Kerja dan KUR. (hms)
Baca juga: Sigit: Capaian WTP cambuk tingkatkan pelayanan masyarakat