Magelang (ANTARA) - Para santri dari sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Purworejo dilibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat dalam pengawasan partisipatif Pilkada 2020 di salah satu daerah selatan Provinsi Jawa Tengah itu.
"Kerelawanan dalam pengawasan pemilu seperti yang dilakukan para santri ini punya arti yang sangat penting bagi Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq dalam keterangan tertulis diterima di Magelang, Jumat.
Partisipasi para santri dalam pengawasan partisipatif pilkada setempat, ujarnya, semakin memperkuat langgam pengawasan pesta demokrasi di daerah setempat.
Baca juga: Tiga desa di Purworejo dijadikan desa pengawasan
Hal itu, ucapnya, menjadi modal besar bagi Bawaslu untuk mengawal pelaksanaan Pilkada 2020 agar terselenggara secara demokratis, berintegritas, dan bermartabat.
Ia mengatakan pengawasan partisipatif juga sebagai upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Bawaslu Purworejo bekerja sama dengan Ballgiez Purworejo, wadah para putra kiai di daerah itu, untuk melibatkan para santri tidak kurang dari 10 ponpes dalam pengawasan partisipatif pilkada.
Deklarasi kemitraan Bawaslu-santri setempat melalui Program "Jelajah Alam Santri Mengawasi" diselenggarakan di kawasan wisata Bukit Sikepel, Desa Jati, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kamis (14/11).
Pada kesempatan itu, Presiden Ballgiez Purworejo Habib M. Faqih Muqoddam Al Ba'bud memimpin penyampaian deklarasi, antara lain para santri siap terlibat dan membantu Bawaslu Purworejo dalam mengawasi dan mengawal pilkada setempat.
Selain itu, ucap dia, jaringan santri Purworejo siap memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan praktik politik uang.
"Hukum agama jelas bahwa politik uang hukumnya haram. Kita semua santri siap melawan politik uang," katanya.
Ia juga menyebut bahwa sejarah telah mencatat kiprah santri terhadap negeri. Bahkan, sejak Indonesia belum merdeka, santri mempunyai kontribusi besar dalam melahirkan dan membangun bangsa dan negara.
Kini, katanya, Bawaslu memanggil para santri untuk terlibat mengawal pilkada yang bersih, jujur, adil, dan demokratis.
"Kami tegaskan siap untuk bermitra dengan Bawaslu," katanya.
Setelah deklarasi tersebut, katanya, jaringan santri yang dikoordinasikan Ballgiez siap menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran.
Terkait dengan pesan pengawasan partisipatif tersebut, pihaknya akan menyampaikan kepada santri-santri lainnya di Kabupaten Purworejo.
Bawaslu Purworejo sedang mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif, terutama terkait dengan pilkada setempat tahun depan, dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil.
Sebelumnya, Bawaslu setempat membentuk tiga desa pengawasan dan tiga desa antipolitik uang, terkait dengan persiapan Pilkada 2020 Kabupaten Purworejo.
Baca juga: Proses tersendat, anggaran pengawasan Pilkada Demak belum beres
Baca juga: Bawaslu Purworejo gandeng pegiat medsos kembangkan pengawasan pilkada
"Kerelawanan dalam pengawasan pemilu seperti yang dilakukan para santri ini punya arti yang sangat penting bagi Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq dalam keterangan tertulis diterima di Magelang, Jumat.
Partisipasi para santri dalam pengawasan partisipatif pilkada setempat, ujarnya, semakin memperkuat langgam pengawasan pesta demokrasi di daerah setempat.
Baca juga: Tiga desa di Purworejo dijadikan desa pengawasan
Hal itu, ucapnya, menjadi modal besar bagi Bawaslu untuk mengawal pelaksanaan Pilkada 2020 agar terselenggara secara demokratis, berintegritas, dan bermartabat.
Ia mengatakan pengawasan partisipatif juga sebagai upaya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Bawaslu Purworejo bekerja sama dengan Ballgiez Purworejo, wadah para putra kiai di daerah itu, untuk melibatkan para santri tidak kurang dari 10 ponpes dalam pengawasan partisipatif pilkada.
Deklarasi kemitraan Bawaslu-santri setempat melalui Program "Jelajah Alam Santri Mengawasi" diselenggarakan di kawasan wisata Bukit Sikepel, Desa Jati, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kamis (14/11).
Pada kesempatan itu, Presiden Ballgiez Purworejo Habib M. Faqih Muqoddam Al Ba'bud memimpin penyampaian deklarasi, antara lain para santri siap terlibat dan membantu Bawaslu Purworejo dalam mengawasi dan mengawal pilkada setempat.
Selain itu, ucap dia, jaringan santri Purworejo siap memerangi hoaks, ujaran kebencian, dan praktik politik uang.
"Hukum agama jelas bahwa politik uang hukumnya haram. Kita semua santri siap melawan politik uang," katanya.
Ia juga menyebut bahwa sejarah telah mencatat kiprah santri terhadap negeri. Bahkan, sejak Indonesia belum merdeka, santri mempunyai kontribusi besar dalam melahirkan dan membangun bangsa dan negara.
Kini, katanya, Bawaslu memanggil para santri untuk terlibat mengawal pilkada yang bersih, jujur, adil, dan demokratis.
"Kami tegaskan siap untuk bermitra dengan Bawaslu," katanya.
Setelah deklarasi tersebut, katanya, jaringan santri yang dikoordinasikan Ballgiez siap menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran.
Terkait dengan pesan pengawasan partisipatif tersebut, pihaknya akan menyampaikan kepada santri-santri lainnya di Kabupaten Purworejo.
Bawaslu Purworejo sedang mengembangkan gerakan pengawasan partisipatif, terutama terkait dengan pilkada setempat tahun depan, dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil.
Sebelumnya, Bawaslu setempat membentuk tiga desa pengawasan dan tiga desa antipolitik uang, terkait dengan persiapan Pilkada 2020 Kabupaten Purworejo.
Baca juga: Proses tersendat, anggaran pengawasan Pilkada Demak belum beres
Baca juga: Bawaslu Purworejo gandeng pegiat medsos kembangkan pengawasan pilkada