Kudus (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu, menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan IAIN Kudus untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan politik dan pengabdian terhadap masyarakat.
Penandatanganan dilakukan di aula Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan dihadiri Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan Rektor IAIN Kudus Mudzakir.
Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan, kerja sama ini dalam rangka mengajak mahasiswa ikut menjadi pengawas partisipatif.
Kerja sama tidak hanya dengan pihak universitas, tetapi juga dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus.
Setelah kerja sama tersebut, pihaknya berencana menggelar diskusi bersama Fakultas Dakwah IAIN Kudus.
Ia juga menawarkan kepada mahasiswa IAIN Kudus menjadi bagian pengawas pemilu dengan menjadi pemantau independen.
Baca juga: JPNU berkomitmen perkuat pendidikan politik bagi masyarakat
Rektor IAIN Kudus Mudzakir mengapresiasi kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Kudus guna memajukan pendidikan politik di tengah masyarakat.
Permasalahan sosial yang masih belum terselesaikan, kata dia, terkait dengan politik uang karena di setiap pesta demokrasi selalu terjadi.
"Harus tegas bahwa politik uang merupakan haram hukumnya," ujarnya.
Hal tersebut, kata dia, tentunya merugikan orang-orang yang memiliki kompetensi menjadi kontestan dalam pemilu.
Untuk itulah, kata dia, perguruan tinggi Islam harus menjadi contoh beragama yang baik dan benar di tengah masyarakat.
Usai penandatanganan kerja sama, digelar sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap ratusan mahasiswa perguruan setempat.
Baca juga: Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Banjarnegara Diintensifkan
Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Kasmian sebagai pembicara mengajak mahasiswa IAIN Kudus ikut menjadi pengawas partisipatif guna menguatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pesta demokrasi, dia berharap mereka turut mendorong tingginya partisipasi publik dalam peristiwa politik, serta menekan pola diskriminasi dan "pembonsaian" hak-hak politik masyarakat, terutama terkait dengan intimidasi maupun politik uang.
Ia juga berharap jalinan kerja sama ini dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat bisa berlangsung secara kontinu sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi.
"Setidaknya nanti akan tumbuh embrio pengawasan partisipatif mahasiswa sebagai lembaga formal yang terlibat dalam pengawasan pemilu serta munculnya model dan desain mata kuliah khusus yang mampu merestorasi paradigma masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat," ujarnya.
Baca juga: Pilkada Jadi Ajang Pendidikan Politik Pemilih Pemula
Baca juga: Gubernur: Pendidikan Politik Penting Sejak Dini
Penandatanganan dilakukan di aula Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan dihadiri Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan Rektor IAIN Kudus Mudzakir.
Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan, kerja sama ini dalam rangka mengajak mahasiswa ikut menjadi pengawas partisipatif.
Kerja sama tidak hanya dengan pihak universitas, tetapi juga dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus.
Setelah kerja sama tersebut, pihaknya berencana menggelar diskusi bersama Fakultas Dakwah IAIN Kudus.
Ia juga menawarkan kepada mahasiswa IAIN Kudus menjadi bagian pengawas pemilu dengan menjadi pemantau independen.
Baca juga: JPNU berkomitmen perkuat pendidikan politik bagi masyarakat
Rektor IAIN Kudus Mudzakir mengapresiasi kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Kudus guna memajukan pendidikan politik di tengah masyarakat.
Permasalahan sosial yang masih belum terselesaikan, kata dia, terkait dengan politik uang karena di setiap pesta demokrasi selalu terjadi.
"Harus tegas bahwa politik uang merupakan haram hukumnya," ujarnya.
Hal tersebut, kata dia, tentunya merugikan orang-orang yang memiliki kompetensi menjadi kontestan dalam pemilu.
Untuk itulah, kata dia, perguruan tinggi Islam harus menjadi contoh beragama yang baik dan benar di tengah masyarakat.
Usai penandatanganan kerja sama, digelar sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap ratusan mahasiswa perguruan setempat.
Baca juga: Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Banjarnegara Diintensifkan
Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus Kasmian sebagai pembicara mengajak mahasiswa IAIN Kudus ikut menjadi pengawas partisipatif guna menguatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia.
Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pesta demokrasi, dia berharap mereka turut mendorong tingginya partisipasi publik dalam peristiwa politik, serta menekan pola diskriminasi dan "pembonsaian" hak-hak politik masyarakat, terutama terkait dengan intimidasi maupun politik uang.
Ia juga berharap jalinan kerja sama ini dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat bisa berlangsung secara kontinu sebagai implementasi tridarma perguruan tinggi.
"Setidaknya nanti akan tumbuh embrio pengawasan partisipatif mahasiswa sebagai lembaga formal yang terlibat dalam pengawasan pemilu serta munculnya model dan desain mata kuliah khusus yang mampu merestorasi paradigma masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat," ujarnya.
Baca juga: Pilkada Jadi Ajang Pendidikan Politik Pemilih Pemula
Baca juga: Gubernur: Pendidikan Politik Penting Sejak Dini