Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, siap menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak yang akan diikuti 206 desa yang akan dilaksanakan pada 29 September 2019.
Bupati Batang Wihaji pada acara pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan para calon kepala desa di Batang, Senin sore mengatakan bahwa pilkades adalah simbol demokrasi dari rakyat untuk rakyat sehingga harus dilaksanakan secara bermartabat.
"Oleh karena itu, saya mengajak pada calon kades dan masyarakat agar pelaksanaan pilkades bisa menggembirakan, tanpa ada intimidasi dan tidak menggunakan politik uang," katanya.
Bupati yang didampingi Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Agung Wisnu Barata mengatakan, kepala desa bukan merupakan jabatan politik, namun prosesnya melalui politik yang selama ini tidak ada masalah.
"Hanya saja, saya menggiring pada calon kades, mari melaksanakan pilkades yang bermartabat. Selama ini pelaksanaan pilkades sudah bermartabat, namun mari kita lakukan perbaikan lagi bersama untuk kemajuan daerah," katanya.
Baca juga: Puluhan kades serahkan laporan sebagai syarat ikuti pilkades
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten (pemkab) akan memberikan reward bagi pemerintah desa yang sukses melakukan pilkades secara bermartabat dan tidak menggunakan politik uang.
"Ini sebagai bentuk apresiasi pemkab kepada pemerintah desa. Namun, jumlahnya kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ini masalah teknis saja," katanya.
Terkait adanya pemasangan gambar atau banner calon kades sebelum jadwal kampanye, kata dia, sebaiknya panitia pilkades mencopot gambar para calon kades sebagai upaya menciptakan situasi daerah tetap aman dan kondusif.
"Panitia bisa mencopot gambar calon kades yang dipasang. Kepada calon kades juga kami imbau tidak perlu memasang gambar atau banner karena masyarakat sudah tahu siapa calon kades di desanya," katanya.
Bupati Batang Wihaji pada acara pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan para calon kepala desa di Batang, Senin sore mengatakan bahwa pilkades adalah simbol demokrasi dari rakyat untuk rakyat sehingga harus dilaksanakan secara bermartabat.
"Oleh karena itu, saya mengajak pada calon kades dan masyarakat agar pelaksanaan pilkades bisa menggembirakan, tanpa ada intimidasi dan tidak menggunakan politik uang," katanya.
Bupati yang didampingi Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Agung Wisnu Barata mengatakan, kepala desa bukan merupakan jabatan politik, namun prosesnya melalui politik yang selama ini tidak ada masalah.
"Hanya saja, saya menggiring pada calon kades, mari melaksanakan pilkades yang bermartabat. Selama ini pelaksanaan pilkades sudah bermartabat, namun mari kita lakukan perbaikan lagi bersama untuk kemajuan daerah," katanya.
Baca juga: Puluhan kades serahkan laporan sebagai syarat ikuti pilkades
Ia mengatakan, pemerintah kabupaten (pemkab) akan memberikan reward bagi pemerintah desa yang sukses melakukan pilkades secara bermartabat dan tidak menggunakan politik uang.
"Ini sebagai bentuk apresiasi pemkab kepada pemerintah desa. Namun, jumlahnya kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ini masalah teknis saja," katanya.
Terkait adanya pemasangan gambar atau banner calon kades sebelum jadwal kampanye, kata dia, sebaiknya panitia pilkades mencopot gambar para calon kades sebagai upaya menciptakan situasi daerah tetap aman dan kondusif.
"Panitia bisa mencopot gambar calon kades yang dipasang. Kepada calon kades juga kami imbau tidak perlu memasang gambar atau banner karena masyarakat sudah tahu siapa calon kades di desanya," katanya.