Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai satu desa dampingan guna mengurangi angka kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan, khususnya 14 daerah di Jateng dilakukan dengan Program Satu SKPD Satu Desa Dampingan dengan menggandeng perusahaan swasta, BUMD, BUMN, serta perguruan tinggi, kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis.

Menurut Ganjar, program penanggulangan kemiskinan menjadi komitmen bersama, tidak hanya sekedar tanda tangan, tetapi dengan aksi yang terkontrol, sesuai target dan penurunannya pun drastis ditarget hingga satu digit.

"Kalau tahun lalu kita terbaik, akan tetapi secara kuantitas angkanya masih tinggi. Jika analoginya kemiskinan itu kemarin lulusan SD, ini harus lulus SMA sehingga jadi parameter. Kontrolnya, apakah mereka sudah naik, kapan bisa naik, sampai tahun kapan kemiskinan itu turun," katanya.

Ganjar berharap ada sistem teknologi informasi yang terus memperbarui dan mengunggah data kemiskinan dari tingkat desa hingga kabupaten/kota setiap tiga bulan agar tidak ada yang salah sasaran.

"Ilmu keroyokan dengan mengajak perusahaan serta perguruan tinggi melalui KKN tematik didorong terus membantu. KKN bisa berlanjut di angkatan berikutnya dan komitmen ini perlu kepemimpinan, bupati/wakil bisa membantu. Jateng paling kompetitif, butuh kecepatan, layanan prima. Kita harus terus menjaga dan mendedikasikannya untuk Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Jateng gencarkan strategi penanggulangan kemiskinan

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tiap tahun menunjukkan hal positif, bahkan jumlah warga miskin di provinsi setempat berkurang sebanyak 124,2 ribu orang selama periode September 2018 hingga Maret 2019.

Berdasarkan data dari laman resmi Badan Pusat Statistik, sumbangan Jateng terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 0,39 poin.
Dari penurunan angka kemiskinan nasional pada September 2018 hingga Maret 2019 sebesar 531.000 orang, Jateng menyumbangkan angka penurunan kemiskinan sebesar 124,2 ribu orang.

Dengan pengurangan tersebut, maka penduduk miskin di Provinsi Jateng kini menjadi 3,74 juta orang atau 10,80 persen, berkurang dari kondisi September 2018 yang mencapai 3,87 juta orang atau 11,19 persen.

Seperti diketahui, penanganan kemiskinan di Jateng memang sedang didorong oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Ganjar menargetkan bahwa angka kemiskinan di Jateng akan terus ditekan untuk menjadi satu digit, apalagi angka 10,80 persen angka kemiskinan ini juga sesuai dengan target RPJMD yang angka kemiskinannya pada 10,57 persen. (LHP)


Baca juga: Penduduk miskin Boyolali turun menjadi 10,04 persen.
Baca juga: ACT ajak masyarakat akselerasi pengentasan kemiskinan

Pewarta : Wisnu Adhi Nugroho
Editor : Mahmudah
Copyright © ANTARA 2024