Semarang (ANTARA) - Jajaran Komisi III DPRD Kota Tegal mendorong penambahan jumlah Kampung KB dengan harapan seluruh kelurahan (total ada 27 Kelurahan di Kota Tegal, red.) dapat menjadi Kampung KB.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sodik Gangang saat bersama tim yang berjumlah 13 orang berkunjung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda Semarang, Senin.
"Saat ini baru ada lima kampung KB di Kota Tegal. Harapannya bisa setiap kelurahan yang berjumlah 27 bisa seluruhnya menjadi Kampung KB," kata Sodik usai pertemuan yang diterima oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Wagino bersama tim.
Sodik menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong pemerintah kota setempat termasuk dalam hal anggaran, sehingga penambahan jumlah Kampung KB dapat berjalan lancar.
Ia menjelaskan kunjungan tim Komisi DPRD III Kota Tegal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program keluarga berencana hingga perkembangan alat-alat kontrasepsi.
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBPPPA) Kota Tegal Agus Dwi menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun grandesign Sekolah Siaga Kependudukan dengan harapan sosialisasi ke masyarakat khususnya remaja dapat optimal di antaranya mengenai pentingnya perencanaan pernikahan dan tidak menikah di usia dini.
Statistik Rutin BKKBN mencatat peserta KB aktif di Kota Tegal sebanyak 82,43 persen (sebanyak 14,23 persen menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yakni IUD, Implant, MOW, dan MOP dengan rata-rata 27,73 persen). Angka peserta aktif tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi 73,63 persen.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Wagino menjelaskan bahwa TFR Jateng berdasarkan survey demografi dan kesehatan tahun 2017 berada pada angka 2,3 per wanita usia subur berhasil diturunkan dari 2,5 pada SDKI 2012.
Sementara angka kesertaan ber-KB, lanjut Wagino, meningkat menjadi 65,7 persen di tahun 2017 dibandingkan 65,2 persen pada tahun 2012.
"Pencapaian itu karena kerja keras semua teman-teman yang ada di tingkat provinsi juga kabupaten dan kota baik itu penyuluh KB dan kader. Permasalahannya, tenaga penyuluh KB kini tinggal 1.680 orang di Jateng. Padahal idealnya 3.500 sampai dengan 4.000 personel," katanya.
Wagino mengakui bahwa para pemangku kebijakan baik itu eksekutif dan legislatif perlu mendapatkan advokasi yang komprehensif mengenai program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Masyarakat, tambah Wagino, tentu tidak sekadar memerlukan infrastruktur dan pembangunan fisik, namun juga pembangunan keluarga yang di dalamnya terdapat pembangunan karakter yang sangat berperan dalam persaingan di era global saat ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sodik Gangang saat bersama tim yang berjumlah 13 orang berkunjung di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Jalan Pemuda Semarang, Senin.
"Saat ini baru ada lima kampung KB di Kota Tegal. Harapannya bisa setiap kelurahan yang berjumlah 27 bisa seluruhnya menjadi Kampung KB," kata Sodik usai pertemuan yang diterima oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Wagino bersama tim.
Sodik menegaskan bahwa pihaknya siap mendorong pemerintah kota setempat termasuk dalam hal anggaran, sehingga penambahan jumlah Kampung KB dapat berjalan lancar.
Ia menjelaskan kunjungan tim Komisi DPRD III Kota Tegal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program keluarga berencana hingga perkembangan alat-alat kontrasepsi.
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBPPPA) Kota Tegal Agus Dwi menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun grandesign Sekolah Siaga Kependudukan dengan harapan sosialisasi ke masyarakat khususnya remaja dapat optimal di antaranya mengenai pentingnya perencanaan pernikahan dan tidak menikah di usia dini.
Statistik Rutin BKKBN mencatat peserta KB aktif di Kota Tegal sebanyak 82,43 persen (sebanyak 14,23 persen menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang yakni IUD, Implant, MOW, dan MOP dengan rata-rata 27,73 persen). Angka peserta aktif tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi 73,63 persen.
Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Wagino menjelaskan bahwa TFR Jateng berdasarkan survey demografi dan kesehatan tahun 2017 berada pada angka 2,3 per wanita usia subur berhasil diturunkan dari 2,5 pada SDKI 2012.
Sementara angka kesertaan ber-KB, lanjut Wagino, meningkat menjadi 65,7 persen di tahun 2017 dibandingkan 65,2 persen pada tahun 2012.
"Pencapaian itu karena kerja keras semua teman-teman yang ada di tingkat provinsi juga kabupaten dan kota baik itu penyuluh KB dan kader. Permasalahannya, tenaga penyuluh KB kini tinggal 1.680 orang di Jateng. Padahal idealnya 3.500 sampai dengan 4.000 personel," katanya.
Wagino mengakui bahwa para pemangku kebijakan baik itu eksekutif dan legislatif perlu mendapatkan advokasi yang komprehensif mengenai program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Masyarakat, tambah Wagino, tentu tidak sekadar memerlukan infrastruktur dan pembangunan fisik, namun juga pembangunan keluarga yang di dalamnya terdapat pembangunan karakter yang sangat berperan dalam persaingan di era global saat ini.