Kudus (Antaranews Jateng) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tahun 2018 hanya memperoleh B bisa naik menjadi B plus untuk penilaian tahun 2019.
"Meskipun memperoleh penilaian B tahun anggaran 2018, ternyata masih ada koreksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Bupati Kudus Muhammad Tamzil ditemui usai membuka upacara pembukaan pelatihan teknis SAKIP hasil kerja sama Pemkab Kudus dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jateng di lantai IV Gedung Setda Kudus, Jumat.
Untuk itulah, kata dia, pelatihan SAKIP penting untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
Nantinya, lanjut dia, pelatihan serupa juga akan digelar untuk kepala OPD karena penilaian SAKIP, salah satunya terkait efisiensi penganggaran.
Efisiensi penganggaran tersebut, kata Tamzil, bukan karena faktor tidak tersedia anggaran, melainkan perencanaan penganggarannya benar-benar maksimal.
"Kami minta pelatihan tersebut jangan dianggap sepele atau tidak bermanfaat karena sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Apabila pelayanan yang diberikan Pemkab Kudus cukup baik, maka masyarakat akan percaya terhadap pemkab.
Menurut dia masyarakat tidak mengamati secara langsung, melainkan menilai terkait kualitas pelayanan kepada mereka.
"Mudah-mudahan, pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Kepala BPSDM Provinsi Jateng Mohammad Arief Irwanto dalam sambutannya mengungkapkan bahwa secara umum di Jateng mendapatkan penilaian SAKIP yang bagus karena di Tanah Air tercatat hanya dua provinsi.
Meskipun mayoritas kabupaten/kota di Jateng mendapatkan penilaian B, kata dia, memang masih ada kabupaten yang nilainya masih kurang sehingga perlu ada pembenahan.
Dalam penilaian SAKIP, kata dia, salah satu indikatornya soal akuntabilitas kinerja, namun yang memberikan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Jika semua kabupaten/kota memiliki penilaian yang baik, tentunya rencana Indonesia pada tahun 2024 menjadi birokrasi kelas dunia tentunya bisa terwujud," ujarnya.
ia menganggap pelatihan SAKIP yang digelar Pemkab Kudus ini menjadi bagian strategis bagi daerah karena semua berlomba untuk mencapai akuntabilitaa, sehingga diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan negara bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, serta terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
"Meskipun memperoleh penilaian B tahun anggaran 2018, ternyata masih ada koreksi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," kata Bupati Kudus Muhammad Tamzil ditemui usai membuka upacara pembukaan pelatihan teknis SAKIP hasil kerja sama Pemkab Kudus dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jateng di lantai IV Gedung Setda Kudus, Jumat.
Untuk itulah, kata dia, pelatihan SAKIP penting untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus.
Nantinya, lanjut dia, pelatihan serupa juga akan digelar untuk kepala OPD karena penilaian SAKIP, salah satunya terkait efisiensi penganggaran.
Efisiensi penganggaran tersebut, kata Tamzil, bukan karena faktor tidak tersedia anggaran, melainkan perencanaan penganggarannya benar-benar maksimal.
"Kami minta pelatihan tersebut jangan dianggap sepele atau tidak bermanfaat karena sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.
Apabila pelayanan yang diberikan Pemkab Kudus cukup baik, maka masyarakat akan percaya terhadap pemkab.
Menurut dia masyarakat tidak mengamati secara langsung, melainkan menilai terkait kualitas pelayanan kepada mereka.
"Mudah-mudahan, pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Kepala BPSDM Provinsi Jateng Mohammad Arief Irwanto dalam sambutannya mengungkapkan bahwa secara umum di Jateng mendapatkan penilaian SAKIP yang bagus karena di Tanah Air tercatat hanya dua provinsi.
Meskipun mayoritas kabupaten/kota di Jateng mendapatkan penilaian B, kata dia, memang masih ada kabupaten yang nilainya masih kurang sehingga perlu ada pembenahan.
Dalam penilaian SAKIP, kata dia, salah satu indikatornya soal akuntabilitas kinerja, namun yang memberikan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Jika semua kabupaten/kota memiliki penilaian yang baik, tentunya rencana Indonesia pada tahun 2024 menjadi birokrasi kelas dunia tentunya bisa terwujud," ujarnya.
ia menganggap pelatihan SAKIP yang digelar Pemkab Kudus ini menjadi bagian strategis bagi daerah karena semua berlomba untuk mencapai akuntabilitaa, sehingga diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan negara bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, serta terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi.