Karanganyar (Antaranews Jateng) - Komisi VIII DPR RI mendukung target graduasi mandiri program keluarga harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
"Dalam hal ini targetnya graduasi mandiri peserta PKH dalam waktu maksimal lima tahun," kata anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti di Kabupaten Karanganyar, Sabtu.
Endang Maria Astuti mengatakan hal itu seiring dengan upaya Indonesia mengentaskan kemiskinan.
"Kami mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus punya target agar peserta PKH bisa mandiri dan bisa diisi oleh warga miskin lainnya," katanya.
Endang Maria Astuti juga meminta para pendamping PKH sebagai garda terdepan dari Kemensos lebih aktif mendampingi dan memberikan bimbingan kepada KPM-PKH untuk mempercepat graduasi mandiri yang telah dicanangkan pemerintah.
"Pendamping harus lebih aktif memberikan pengarahan dan mendukung upaya KPM untuk bisa keluar dari PKH," katanya.
Menurut dia, pendekatan program PKH merupakan program yang menggunakan pendekatan komprehensif dan sangat efektif mengentaskan kemiskinan.
Senada, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku PKH mempunyai andil besar dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12,28 persen dari 12,49 di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen.
"Oleh karena itu, saya mendorong bertambahnya KPM-PKH di Karanganyar bisa graduasi secara mandiri," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menargetkan sebanyak 800.000 KPM graduasi mandiri secara nasional pada tahun 2018.
"Kami telah membuat berbagai modul pelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada pendamping sebagai bekal dalam memberikan bimbingan kepada KPM guna meningkatkan graduasi mandiri," katanya.
Adapun, jumlah bantuan PKH untuk Kabupaten Karanganyar mencapai Rp355,9 miliar pada tahun 2018. Bantuan itu terdiri dari bantuan PKH Rp56,7 miliar untuk 32.062 keluarga, bantuan beras sejahtera atau bantuan pangan nontunai sebesar Rp74,97 miliar untuk 56.802 keluarga.
"Dalam hal ini targetnya graduasi mandiri peserta PKH dalam waktu maksimal lima tahun," kata anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti di Kabupaten Karanganyar, Sabtu.
Endang Maria Astuti mengatakan hal itu seiring dengan upaya Indonesia mengentaskan kemiskinan.
"Kami mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus punya target agar peserta PKH bisa mandiri dan bisa diisi oleh warga miskin lainnya," katanya.
Endang Maria Astuti juga meminta para pendamping PKH sebagai garda terdepan dari Kemensos lebih aktif mendampingi dan memberikan bimbingan kepada KPM-PKH untuk mempercepat graduasi mandiri yang telah dicanangkan pemerintah.
"Pendamping harus lebih aktif memberikan pengarahan dan mendukung upaya KPM untuk bisa keluar dari PKH," katanya.
Menurut dia, pendekatan program PKH merupakan program yang menggunakan pendekatan komprehensif dan sangat efektif mengentaskan kemiskinan.
Senada, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku PKH mempunyai andil besar dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12,28 persen dari 12,49 di tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen.
"Oleh karena itu, saya mendorong bertambahnya KPM-PKH di Karanganyar bisa graduasi secara mandiri," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menargetkan sebanyak 800.000 KPM graduasi mandiri secara nasional pada tahun 2018.
"Kami telah membuat berbagai modul pelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada pendamping sebagai bekal dalam memberikan bimbingan kepada KPM guna meningkatkan graduasi mandiri," katanya.
Adapun, jumlah bantuan PKH untuk Kabupaten Karanganyar mencapai Rp355,9 miliar pada tahun 2018. Bantuan itu terdiri dari bantuan PKH Rp56,7 miliar untuk 32.062 keluarga, bantuan beras sejahtera atau bantuan pangan nontunai sebesar Rp74,97 miliar untuk 56.802 keluarga.