Semarang (Antaranews Jateng) - Penerapan reformasi birokrasi jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, yang dinilai berhasil menjadi contoh pada tingkat nasional.
"Kami mengapresiasi capaian dari Pemprov Jateng dalam reformasi birokrasinya. Birokrasi di Jawa Tengah ini sudah berjalan sangat baik dan harus menjadi `role model` daerah-daerah lain di Indonesia," kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh di Semarang, Rabu.
Ia mengaku sampai kebingungan dalam memberikan masukan kepada Provinsi Jateng terkait dengan pembinaan reformasi dan akuntabilitas publiknya.
"Kami sampai bingung mau memberikan bimbingan seperti apa di Jateng ini karena reformasi birokrasinya sudah berjalan sangat baik," ujarnya pada acara Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Kendati demikian, Ateh akan terus mengingatkan kepada semua pihak bahwa persoalan birokrasi harus mendapat perhatian dan penekanan.
Menurut dia, sampai saat ini masih banyak aparatur sipil negara di seluruh Indonesia yang belum memberikan manfaat bagi masyarakat atau hampir 30 persen ASN yang bekerja semaunya sendiri tanpa memberikan dampak berarti.
"Masih banyak pegawai yang belum bisa bekerja maksimal, belum tahu tugas dan kewajibannya dalam bekerja. Inilah kenapa reformasi birokrasi menjadi penting, karena ini menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah daerah melakukan pembangunan di semua bidang," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci utama kesuksesan dalam sebuah pemerintahan sehingga dia selalu menekankan pentingnya hal itu dalam menata pemerintahan.
"Kalau birokrasi tidak berjalan baik artinya birokrasi yang tidak bersih dan tidak melayani, maka akan menjadi problem utama dalam penyelenggaraan pemerintah," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI? itu menjelaskan, sejak memimpin Provinsi Jawa Tengah pada 2013, persoalan reformasi birokrasi menjadi fokus utama.
Hal itu kembali dilakukan dalam pemerintahan periode kedua bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dengan menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jateng 2018-2023.
"Dari sekian banyak program dalam RPJMD itu, saya menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama. Prinsipnya simpel, kalau pemerintahan bersih, bisa melayani, maka semua sektor lain akan baik juga. Kalau bersih pasti tidak ada korupsi, kalau melayani pasti tidak ada komplain dari masyarakat," katanya.
Reformasi birokrasi, lanjut Ganjar, saat ini menjadi tuntutan utama masyarakat dan dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang begitu tinggi, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan hal itu.
"Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini sangat tinggi, kalau tidak diimbangi dengan reformasi birokrasi, maka tidak akan tercapai kesempurnaan dalam pelayanan. Reformasi birokrasi menjadi penting karena itulah sejatinya arti negara dan pemerintahan hadir di tengah masyarakat," ujar Ganjar.
"Kami mengapresiasi capaian dari Pemprov Jateng dalam reformasi birokrasinya. Birokrasi di Jawa Tengah ini sudah berjalan sangat baik dan harus menjadi `role model` daerah-daerah lain di Indonesia," kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh di Semarang, Rabu.
Ia mengaku sampai kebingungan dalam memberikan masukan kepada Provinsi Jateng terkait dengan pembinaan reformasi dan akuntabilitas publiknya.
"Kami sampai bingung mau memberikan bimbingan seperti apa di Jateng ini karena reformasi birokrasinya sudah berjalan sangat baik," ujarnya pada acara Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Kendati demikian, Ateh akan terus mengingatkan kepada semua pihak bahwa persoalan birokrasi harus mendapat perhatian dan penekanan.
Menurut dia, sampai saat ini masih banyak aparatur sipil negara di seluruh Indonesia yang belum memberikan manfaat bagi masyarakat atau hampir 30 persen ASN yang bekerja semaunya sendiri tanpa memberikan dampak berarti.
"Masih banyak pegawai yang belum bisa bekerja maksimal, belum tahu tugas dan kewajibannya dalam bekerja. Inilah kenapa reformasi birokrasi menjadi penting, karena ini menjadi ukuran sukses tidaknya sebuah daerah melakukan pembangunan di semua bidang," katanya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci utama kesuksesan dalam sebuah pemerintahan sehingga dia selalu menekankan pentingnya hal itu dalam menata pemerintahan.
"Kalau birokrasi tidak berjalan baik artinya birokrasi yang tidak bersih dan tidak melayani, maka akan menjadi problem utama dalam penyelenggaraan pemerintah," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI? itu menjelaskan, sejak memimpin Provinsi Jawa Tengah pada 2013, persoalan reformasi birokrasi menjadi fokus utama.
Hal itu kembali dilakukan dalam pemerintahan periode kedua bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dengan menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jateng 2018-2023.
"Dari sekian banyak program dalam RPJMD itu, saya menjadikan reformasi birokrasi sebagai fokus utama. Prinsipnya simpel, kalau pemerintahan bersih, bisa melayani, maka semua sektor lain akan baik juga. Kalau bersih pasti tidak ada korupsi, kalau melayani pasti tidak ada komplain dari masyarakat," katanya.
Reformasi birokrasi, lanjut Ganjar, saat ini menjadi tuntutan utama masyarakat dan dengan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang begitu tinggi, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan hal itu.
"Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan saat ini sangat tinggi, kalau tidak diimbangi dengan reformasi birokrasi, maka tidak akan tercapai kesempurnaan dalam pelayanan. Reformasi birokrasi menjadi penting karena itulah sejatinya arti negara dan pemerintahan hadir di tengah masyarakat," ujar Ganjar.