Semarang (Antaranews Jateng) - Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah melakukan revitalisasi terhadap manajemen data dan kelembagaan guna mengoptimalkan fungsi dan tugas-tugasnya di masyarakat.
"Revitalisasi yang dilakukan adalah manajemen data dan kelembagaan PKK," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Supriyanti di Semarang, Rabu.
Menurut dia, data menjadi prioritas perhatian PKK karena terkait dengan kondisi masyarakat dari para kader yang cukup valid.
Oleh karena itu, kata dia, sistem data mulai level bawah pun mesti diaktifkan dan diefektifkan, baik catatan data dasa wisma, data kelompok kerja, data umum, maupun data lapangan tahunan.
"Data ini juga bisa jadi acuan, kalau datanya valid, mengeroyoknya lebih gampang. Contohnya, angka kematian ibu, jika ada basis datanya, berapa jumlah ibu hamil, di mana, berisiko tinggi atau tidak, dan sebagainya, selanjutnya bisa diambil langkah pengawasan," ujarnya.
Selain itu, basis data ini juga bisa diimplementasikan menjadi kebijakan pemerintah daerah setempat.
Dari aspek kelembagaan PKK, Atikoh mengatakan bahwa pemilihan personel juga mesti diperhatikan dan idealnya kader itu harus tahu, mau, serta mampu meskipun yang utama adalah kemauan.
"Jika seseorang sudah menyatakan mau, dia akan `enjoy` menjalani pekerjaan sebagai kader yang terhitung banyak, apalagi kader PKK tidak mendapat gaji," katanya.
Atikoh juga meminta kapasitas kader PKK terus ditingkatkan melalui bimbingan dan pembinaan, pelatihan, serta orientasi.
"Kolaborasi dengan SKPD juga mesti diperkuat, kita juga dituntut membuat rencana kerja lima tahunan, yang bisa dikolaborasikan dengan SKPD yang saat ini tengah menyusun rencana strategis," ujarnya.
"Revitalisasi yang dilakukan adalah manajemen data dan kelembagaan PKK," kata Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Siti Atikoh Supriyanti di Semarang, Rabu.
Menurut dia, data menjadi prioritas perhatian PKK karena terkait dengan kondisi masyarakat dari para kader yang cukup valid.
Oleh karena itu, kata dia, sistem data mulai level bawah pun mesti diaktifkan dan diefektifkan, baik catatan data dasa wisma, data kelompok kerja, data umum, maupun data lapangan tahunan.
"Data ini juga bisa jadi acuan, kalau datanya valid, mengeroyoknya lebih gampang. Contohnya, angka kematian ibu, jika ada basis datanya, berapa jumlah ibu hamil, di mana, berisiko tinggi atau tidak, dan sebagainya, selanjutnya bisa diambil langkah pengawasan," ujarnya.
Selain itu, basis data ini juga bisa diimplementasikan menjadi kebijakan pemerintah daerah setempat.
Dari aspek kelembagaan PKK, Atikoh mengatakan bahwa pemilihan personel juga mesti diperhatikan dan idealnya kader itu harus tahu, mau, serta mampu meskipun yang utama adalah kemauan.
"Jika seseorang sudah menyatakan mau, dia akan `enjoy` menjalani pekerjaan sebagai kader yang terhitung banyak, apalagi kader PKK tidak mendapat gaji," katanya.
Atikoh juga meminta kapasitas kader PKK terus ditingkatkan melalui bimbingan dan pembinaan, pelatihan, serta orientasi.
"Kolaborasi dengan SKPD juga mesti diperkuat, kita juga dituntut membuat rencana kerja lima tahunan, yang bisa dikolaborasikan dengan SKPD yang saat ini tengah menyusun rencana strategis," ujarnya.