Semarang (Antaranews Jateng) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Suteki berharap sidang etik terkait dengan dirinya yang dilakukan Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) berjalan "fair".
"Saya berharap ini berjalan `fair`. Jangan karena masalah ini, ekspresi saya ini, seolah puluhan tahun yang sudah saya kerjakan tidak berarti sama sekali," kata Profesor Suteki di Semarang, Rabu.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pemberitaan mengenai unggahan-unggahannya di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Diakuinya, Undip melalui Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) menggelar sidang etik terkait permasalahan tersebut, tetapi Suteki belum mengetahui perkembangan, termasuk hasil sidang etik itu.
Apalagi, kata dia, sampai sejauh ini belum ada pemanggilan terhadap dirinya dalam sidang etik itu, termasuk surat teguran dari universitas atas unggahan-unggahannya di medsos yang sempat viral.
Yang jelas, Suteki mengatakan bahwa dirinya siap mengikuti prosedur yang dilakukan Undip, termasuk sidang etik tersebut supaya tidak menjadi "bola liar" karena banyak pemberitaan yang menyudutkannya.
"Bahkan, sudah membunuh karakter saya sebagai dosen Pancasila karena saya dikatakan anti-Pancasila, anti-NKRI, dan sebagainya. Saya ini sudah 24 tahun mengajar Pancasila," ungkapnya.
Sebagai pengajar Pancasila di Undip, termasuk mengajar juga di Akademi Kepolisian RI, kata dia, ketika berbicara tentang persatuan Indonesia pastinya ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Bagaimana kesatuan dibentuk Apa bedanya persatuan dan kesatuan Yang tentunya dengan teori dan konsep yang dibangun menjelaskan bahwa `we are one Indonesia`," tegasnya.
Apa yang dituangkannya di medsos, kata dia, merupakan ekspresinya sebagai orang hukum, seorang muslim, dan kebetulan mengerti dan memahami kondisi negara ini, serta tidak bermaksud anti-Pancasila dan anti-NKRI.
"Kalau tidak percaya coba ditanya anak-anak didik saya. Apakah pernah saya mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, kemudian mengatakan kamu jangan Pancasilais" katanya.
Bahkan, sosok kelahiran Sragen, Jawa Tengah, itu ketika masuk di Undip sebagai mahasiswa menjadi juara pertama Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
"Unggahan itu ekspresi seseorang yang menyatakan begini begitu, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Tolong lihat sisi ilmiahnya. Jangan semua dipolitisasi, dikatakan serba ekstrem, anti ini, dan sebagainya," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Undip berencana menggelar sidang etik DKKE terhadap staf pengajarnya yang diduga mendukung HTI lewat unggahan-unggahannya di medsos, salah satunya Prof Suteki.
"Saya baru saja mendapatkan informasi, rapat DKKE masih belum selesai sore ini dan akan dilanjutkan besok (24/5). Rapat bersifat tertutup, saya saja tidak diizinkan masuk," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Undip Nuswantoro Dwiwarno.
"Saya berharap ini berjalan `fair`. Jangan karena masalah ini, ekspresi saya ini, seolah puluhan tahun yang sudah saya kerjakan tidak berarti sama sekali," kata Profesor Suteki di Semarang, Rabu.
Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pemberitaan mengenai unggahan-unggahannya di media sosial yang viral dan ditafsirkan sebagai bentuk dukungan terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Diakuinya, Undip melalui Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) menggelar sidang etik terkait permasalahan tersebut, tetapi Suteki belum mengetahui perkembangan, termasuk hasil sidang etik itu.
Apalagi, kata dia, sampai sejauh ini belum ada pemanggilan terhadap dirinya dalam sidang etik itu, termasuk surat teguran dari universitas atas unggahan-unggahannya di medsos yang sempat viral.
Yang jelas, Suteki mengatakan bahwa dirinya siap mengikuti prosedur yang dilakukan Undip, termasuk sidang etik tersebut supaya tidak menjadi "bola liar" karena banyak pemberitaan yang menyudutkannya.
"Bahkan, sudah membunuh karakter saya sebagai dosen Pancasila karena saya dikatakan anti-Pancasila, anti-NKRI, dan sebagainya. Saya ini sudah 24 tahun mengajar Pancasila," ungkapnya.
Sebagai pengajar Pancasila di Undip, termasuk mengajar juga di Akademi Kepolisian RI, kata dia, ketika berbicara tentang persatuan Indonesia pastinya ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Bagaimana kesatuan dibentuk Apa bedanya persatuan dan kesatuan Yang tentunya dengan teori dan konsep yang dibangun menjelaskan bahwa `we are one Indonesia`," tegasnya.
Apa yang dituangkannya di medsos, kata dia, merupakan ekspresinya sebagai orang hukum, seorang muslim, dan kebetulan mengerti dan memahami kondisi negara ini, serta tidak bermaksud anti-Pancasila dan anti-NKRI.
"Kalau tidak percaya coba ditanya anak-anak didik saya. Apakah pernah saya mengajari anti-NKRI Anti-Pancasila? Bagaimana mungkin pengajar Pancasila, kemudian mengatakan kamu jangan Pancasilais" katanya.
Bahkan, sosok kelahiran Sragen, Jawa Tengah, itu ketika masuk di Undip sebagai mahasiswa menjadi juara pertama Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
"Unggahan itu ekspresi seseorang yang menyatakan begini begitu, tetapi bisa dipertanggungjawabkan. Tolong lihat sisi ilmiahnya. Jangan semua dipolitisasi, dikatakan serba ekstrem, anti ini, dan sebagainya," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Undip berencana menggelar sidang etik DKKE terhadap staf pengajarnya yang diduga mendukung HTI lewat unggahan-unggahannya di medsos, salah satunya Prof Suteki.
"Saya baru saja mendapatkan informasi, rapat DKKE masih belum selesai sore ini dan akan dilanjutkan besok (24/5). Rapat bersifat tertutup, saya saja tidak diizinkan masuk," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Undip Nuswantoro Dwiwarno.