Batang (Antaranews Jateng) - Sebanyak 15 investor kini masih terhambat menanamkan investasi di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, karena terhambat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur sejumlah titik lokasi dibangun sebuah perusahaan.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, di Batang, Rabu, mengatakan bahwa perda RTRW masih menjadi permasalahan bagi para investor untuk menanamkan investasi di daerah setempat.
"Banyak investor yang mau masuk (menanamkan investasinya di Batang). Akan tetapi mereka terkendala perda tentang RTRW itu," katanya.
Ia mengatakan untuk menarik investor ke Batang, pemkab terus melakukan perubahan Perda RTRW yang kini masih tinggal menunggu keputusan dari pemerintah.
Saat ini, kata dia, sebanyak 10 penanam modal dalam negeri (PMDN) dan enam penanam modal asing (PMA) yang sudah berkonsultasi dengan pemkab terkait masalah perizinan pembangunan perusahaan.
Menurut dia, sejumlah PMA yang memiliki minat membangun perusahaan di Batang, antara lain pabrik garmen, spare part mobil, pengalengan ikan, dan pabrik pempers.
"Akan tetapi, para investor asing itu kini masih menunggu perubahan Perda RTRW. Yang jelas, untuk menangkap peluang itu, kami harus secepatnya merevisi perda itu ditetapkan," katanya.
Ia menilai Perda RTRW sudah tidak relevan dengan keadaan atau kondisi di Batang untuk lima tahun ke depan sebagai upaya membangun daerah ini lebih maju dan meningkatkan perekonomian warga.
"Perda tentang RTRW memang perlu ada revisi. Contohnya, permasalahan investor garmen di Desa Ringingintung yang secara RTRW tidak masuk zona industri tetapi secara eksisting tanah sudah tidak produktif sehingga RTRW-nya perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan keadaan lima tahun ke depan," katanya.
Menurut dia, perubahan Perda RTRW tersebut juga akan mengcover pabrik atau perusahaan yang kini sudah berdiri masuk dalam wilayah atau zona industri.
"Kami optimistis dengan banyaknya invstor yang masuk ke Batang maka program terciptanya penyerapan 10 ribu tenaga kerja akan terealisasi," katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Batang, Sri Purwaningsih, di Batang, Rabu, mengatakan bahwa perda RTRW masih menjadi permasalahan bagi para investor untuk menanamkan investasi di daerah setempat.
"Banyak investor yang mau masuk (menanamkan investasinya di Batang). Akan tetapi mereka terkendala perda tentang RTRW itu," katanya.
Ia mengatakan untuk menarik investor ke Batang, pemkab terus melakukan perubahan Perda RTRW yang kini masih tinggal menunggu keputusan dari pemerintah.
Saat ini, kata dia, sebanyak 10 penanam modal dalam negeri (PMDN) dan enam penanam modal asing (PMA) yang sudah berkonsultasi dengan pemkab terkait masalah perizinan pembangunan perusahaan.
Menurut dia, sejumlah PMA yang memiliki minat membangun perusahaan di Batang, antara lain pabrik garmen, spare part mobil, pengalengan ikan, dan pabrik pempers.
"Akan tetapi, para investor asing itu kini masih menunggu perubahan Perda RTRW. Yang jelas, untuk menangkap peluang itu, kami harus secepatnya merevisi perda itu ditetapkan," katanya.
Ia menilai Perda RTRW sudah tidak relevan dengan keadaan atau kondisi di Batang untuk lima tahun ke depan sebagai upaya membangun daerah ini lebih maju dan meningkatkan perekonomian warga.
"Perda tentang RTRW memang perlu ada revisi. Contohnya, permasalahan investor garmen di Desa Ringingintung yang secara RTRW tidak masuk zona industri tetapi secara eksisting tanah sudah tidak produktif sehingga RTRW-nya perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan keadaan lima tahun ke depan," katanya.
Menurut dia, perubahan Perda RTRW tersebut juga akan mengcover pabrik atau perusahaan yang kini sudah berdiri masuk dalam wilayah atau zona industri.
"Kami optimistis dengan banyaknya invstor yang masuk ke Batang maka program terciptanya penyerapan 10 ribu tenaga kerja akan terealisasi," katanya.