Semarang (Antaranews Jateng) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta data keluarga penerima manfaat program beras sejahtera diperbarui berkala dan dikelola dengan baik agar salah satu program pemerintah itu tepat sasaran.
"Untuk memastikan bahwa itu sampai pada tangan yang benar, barang kali bisa dilakukan evaluasi dan pendataan validasi sehingga dinamika pergerakan data itu bisa terus dilakukan. Saya sudah mengusulkan data ini dilakukan `update by system` setiap tiga bulan sekali agar tepat sasaran," katanya di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Ganjar di sela peluncuran bantuan sosial rastra untuk wilayah Kabupaten Semarang dan Demak di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ganjar menjelaskan, bansos nontunai berupa rastra itu diberikan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan yang ditentukan, yakni masing-masing kepala keluarga mendapat 10 kilogram beras.
Oleh karena itu, kata Ganjar, harus ada penjelasan ulang kepada warga dengan nilai-nilai kultural masyarakat, termasuk nilai spiritual dan sosial yang dimiliki bersama, supaya teori bagi rata tidak berlaku lagi.
"Spiritnya adalah gotong royong, saling tolong menolong, `tepa selira`, unggah-ungguh dan kalau kita punya budi pekerti yang tinggi, maka akan paham bahwa warga yang mampu secara ekonomi tidak perlu mendapat bantuan rastra, sedangkan warga yang membutuhkan harus diberi rastra," ujarnya.
Menurut Ganjar, penyerapan rastra di Jateng pada tahap pertama belum mencapai 100 persen sehingga pada tahapan berikutnya harus lebih baik lagi.
"Pada tahap pertama, yakni akhir Januari 2018, di 29 titik distribusi di 29 kabupaten di Jateng baru terserap 93,76 persen saja, padahal jumlah keluarga penerima manfaat di Jateng tercatat sebanyak 2.437.680 orang dengan total beras sebanyak 24.736.800 kilogram," katanya.
Ganjar meminta Perum Bulog Divisi Regional Jateng untuk terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Nur Hadi Amiyanto menambahkan, dengan adanya bantuan rastra ini diharapkan para keluarga miskin bisa terbantu.
"Jika sebelumnya mereka harus melakukan penebusan beras sebanyak 15 kg dengan harga Rp24 ribu, sekarang cukup menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saja untuk mendapatkan rastra seberat 10 kg," ujarnya.
"Untuk memastikan bahwa itu sampai pada tangan yang benar, barang kali bisa dilakukan evaluasi dan pendataan validasi sehingga dinamika pergerakan data itu bisa terus dilakukan. Saya sudah mengusulkan data ini dilakukan `update by system` setiap tiga bulan sekali agar tepat sasaran," katanya di Semarang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Ganjar di sela peluncuran bantuan sosial rastra untuk wilayah Kabupaten Semarang dan Demak di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ganjar menjelaskan, bansos nontunai berupa rastra itu diberikan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan yang ditentukan, yakni masing-masing kepala keluarga mendapat 10 kilogram beras.
Oleh karena itu, kata Ganjar, harus ada penjelasan ulang kepada warga dengan nilai-nilai kultural masyarakat, termasuk nilai spiritual dan sosial yang dimiliki bersama, supaya teori bagi rata tidak berlaku lagi.
"Spiritnya adalah gotong royong, saling tolong menolong, `tepa selira`, unggah-ungguh dan kalau kita punya budi pekerti yang tinggi, maka akan paham bahwa warga yang mampu secara ekonomi tidak perlu mendapat bantuan rastra, sedangkan warga yang membutuhkan harus diberi rastra," ujarnya.
Menurut Ganjar, penyerapan rastra di Jateng pada tahap pertama belum mencapai 100 persen sehingga pada tahapan berikutnya harus lebih baik lagi.
"Pada tahap pertama, yakni akhir Januari 2018, di 29 titik distribusi di 29 kabupaten di Jateng baru terserap 93,76 persen saja, padahal jumlah keluarga penerima manfaat di Jateng tercatat sebanyak 2.437.680 orang dengan total beras sebanyak 24.736.800 kilogram," katanya.
Ganjar meminta Perum Bulog Divisi Regional Jateng untuk terus melakukan pemantauan terhadap penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng Nur Hadi Amiyanto menambahkan, dengan adanya bantuan rastra ini diharapkan para keluarga miskin bisa terbantu.
"Jika sebelumnya mereka harus melakukan penebusan beras sebanyak 15 kg dengan harga Rp24 ribu, sekarang cukup menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saja untuk mendapatkan rastra seberat 10 kg," ujarnya.