“Berbagai spekulasi kenaikan harga dan kenaikan angka kemiskinan sudah menggelinding di berbagai elemen masyarakat,” kata Dr. Dewi Aryani, M.Si., anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2009—2014.

Dewi, peraih doktor ahli kebijakan energi perempuan pertama dari Universitas Indonesia, menyarankan," Sebaiknya Pemerintah jangan gegabah mengambil keputusan kenaikan harga BBM subsidi yang angkanya signifikan sebagai langkah final. “

Menurut Dewi, masih banyak celah dan cara yang bisa diterapkan untuk mengimbangi pergerakan harga minyak dunia dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, kata Dewi harga minyak dunia bergerak turun. Kalau sekarang harga 80 dolar Amerika Serikat per barel, kisaran harga keekonomian BBM jenis premium mestinya sekitar Rp8.500,00. Kalau bergerak turun menjadi 70 dolar AS per barel, harga BBM premium di kisaran Rp 7.800,00. Hitungan ini dengan asumi distribution cost yang konstan dan alpha Pertamina Rp766 sesuai dengan APBN 2015".

"Menurut hemat saya alpha mestinya bias diturunkan seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Jadi, harga keekonomian premium bisa ikut turun,” kata Dewi.

Yang paling penting dipikirkan, menurut Dewi, saat ini adalah mengubah sistem subsidi (menjadi fixed subsidy) supaya tidak jadi masalah kalau harga minyak naik lagi.

Pemerintah harus bisa memberikan pemahaman dan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat agar mereka bisa menerima kondisi ke depan bahwa harga BBM mengambang dengan subsidi yang sudah ditentukan.

“Selain itu, rakyat juga belum melihat secara konkret kinerja pemerintah soal pemberantasan mafia migas, korupsi sektor migas, penghematan birokrasi, maksimalisasi pendapatan dari pajak, dll.," kata Dewi.