"Ya kami berencana memberikan bantuan biaya operasional kendaraan kepada operator, yang dihitung berdasarkan jarak tempuh setiap hari. Selama ini, biaya operasional tersebut masih ditanggung sepenuhnya oleh pengelola angkutan," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkot Surakarta, Yosca Herman Soedradjad kepada wartawan di Solo, Rabu.
Ia mengatakan bantuan biaya operasional tersebut akan berkisar Rp4.500 - Rp5.000 per kilometernya.
"Jadi tinggal dikalikan saja, akumulasi jarak tempuh satu unit BST sehari dengan nilai bantuan yang kami sediakan," katanya.
Menurut dia skema itu, berbeda dengan model kerja sama yang tengah diterapkan dalam operasional Koridor 1 dan II BST. Selama ini, pengadaan bus ditanggung pemkot, adapun biaya operasional diserahkan kepada pengelola. Sementara penjualan tiket menjadi hak pengelola.
"Melalui sistem kerja sama baru ini, ke depan bus akan disediakan oleh operator. Sementara pemkot yang akan memberikan bantuan operasional dan mengurus rekrutmen kru. Hasil penjualan tiket menjadi hak pemkot," katanya.
Saat ini, model kerja sama tersebut tengah dibahas. Untuk tahap awal, Dishubkominfo berencana menerapkan skema tersebut dalam pengelolaan Koridor tiga dan empat.
"Perkiraannya, butuh anggaran sekitar Rp52 miliar untuk membiayai sebagian biaya operasional tersebut selama setahun. Adapun potensi penjualan tiket dalam setahun berkisar Rp42 miliar. Kami sudah mengusulkannya dalam pembahasan anggaran untuk tahun depan," katanya.
Ia mengatakan bantuan biaya operasional tersebut akan berkisar Rp4.500 - Rp5.000 per kilometernya.
"Jadi tinggal dikalikan saja, akumulasi jarak tempuh satu unit BST sehari dengan nilai bantuan yang kami sediakan," katanya.
Menurut dia skema itu, berbeda dengan model kerja sama yang tengah diterapkan dalam operasional Koridor 1 dan II BST. Selama ini, pengadaan bus ditanggung pemkot, adapun biaya operasional diserahkan kepada pengelola. Sementara penjualan tiket menjadi hak pengelola.
"Melalui sistem kerja sama baru ini, ke depan bus akan disediakan oleh operator. Sementara pemkot yang akan memberikan bantuan operasional dan mengurus rekrutmen kru. Hasil penjualan tiket menjadi hak pemkot," katanya.
Saat ini, model kerja sama tersebut tengah dibahas. Untuk tahap awal, Dishubkominfo berencana menerapkan skema tersebut dalam pengelolaan Koridor tiga dan empat.
"Perkiraannya, butuh anggaran sekitar Rp52 miliar untuk membiayai sebagian biaya operasional tersebut selama setahun. Adapun potensi penjualan tiket dalam setahun berkisar Rp42 miliar. Kami sudah mengusulkannya dalam pembahasan anggaran untuk tahun depan," katanya.