#PUTUSAN PKPU

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ...

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan masih ditemukan saat pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik ...

Sebanyak 49.000 anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana meminta Pengadilan Niaga Semarang menolak gugatan pailit yang diajukan oleh sejumlah kecil anggota lembaga keuangan bukan bank tersebut. ...

Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak KPU segera merevisi peraturan KPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2020, menyusul dikabulkannya uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ...

Di tengah perbincangan pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung serta pilkada asimetris, muncul pula wacana larangan eks koruptor menjadi kontestan pilkada serentak, 23 September 2020. ...

Ketua Harian DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Iqbal Wibisono menyebut tidak ada larangan mantan terpidana korupsi untuk berebut kursi kepala daerah/wakil kepala daerah pada pilkada serentak ...

Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono menilai larangan eks koruptor sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kurang manusiawi dan melanggar putusan Mahkamah Agung, apalagi di dalam ...

Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah Doktor Teguh Purnomo meminta KPU dan Bawaslu RI memaksimalkan peranannya, terutama menyebarluaskan aturan mengenai penetapan pasangan calon ...

Pemangku kepentingan (khususnya DPR RI dan pemerintah) dalam pembentukan dan/atau revisi undang-undang pemilihan umum perlu memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menganulir sejumlah ...

Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Doktor Teguh Purnomo menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 bersifat "erga omnes" sehingga berlaku mengikat secara umum, ...