#OMNIBUS LAW

Kumpulan berita omnibus law, ditemukan 134 berita.

AJI sampaikan 10 rekomendasi catatan akhir tahun 2021

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyampaikan 10 rekomendasi kepada para pihak dalam laporan catatan akhir tahun 2021 di Jakarta, Rabu. "Rekomendasi ini terkait kebebasan pers, ...

Jumhur: Semua orang dapat dijerat Pasal 15 UU Nomor 1/1946

Aktivis buruh Jumhur Hidayat menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasusnya menunjukkan bahwa semua orang terancam kena pidana melanggar Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 ...

Aktivisi buruh Jumhur Hidayat divonis 10 bulan penjara tapi tak ditahan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Kamis, memvonis aktivis buruh Jumhur Hidayat dihukum penjara 10 bulan karena ia terbukti melakukan tindak pidana menyiarkan berita tidak ...

OJK: Kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia menguat

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pemulihan ekonomi Indonesia yang terus membaik serta penanganan penyebaran pandemi COVID-19 telah meningkatkan ...

1.955 personel dikerahkan kawal aksi buruh di Istana

Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.955 personel gabungan dari TNI, Polri, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal aksi penyampaian massa dari Aliansi Buruh di Istana ...

Yusril minta MA batalkan larangan ekspor benih lobster

Pengacara Senior Yusril Ihza Mahendra mengajukan permohonan judicialreview (JR) atau uji materi, serta meminta kepada Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan larangan ekspor benih lobster. ...

Prof. Muhammad Fauzan apresiasi terbitnya Perpres Nomor 68 Tahun 2021

Pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ProfesorMuhammad Fauzan memberikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 ...

Kememkumham Jateng sosialisasikan mudahnya pembentukan perseroan perseorangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah masif melakukan sosialisasi mudahnya pembentukan perseroan perorangan setelah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 yang ...

Pakar hukum: Perlu UU omnibus law terkait kesehatan agar efektif

Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu merevisi peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan yang disharmoni dan tidak efektif implementasinya dengan ...

Tak usah terburu-buru bahas RUU KUHP tetapi target harus jelas

Tidak usah terburu-buru dalam pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tetapi target waktu penyelesaiannya harus jelas. Selain itu, perlu ...