Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang kemungkinan tidak akan mengganggu pelayaran. Mereka ...
Isu amendemen sangat rentan untuk dipolitisasi dan diboncengi isu-isu ikutan, seperti masa jabatan presiden 3 periode, penundaan Pemilu 2024, maupun pemilihan presiden oleh MPR RI, kata anggota Dewan ...
Pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah harus mengutamakankeselamatan peserta didik dan guru seiring dengan mulai membaiknyaindikator pengendalian COVID-19 di Tanah Air belakangan ini. ...
Perubahan arus politik di dalam dan luar negeri harus menjadi momentum untuk memperkuat dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam upaya menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi anak bangsa saat ...
Peningkatan mobilitas warga seiring dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah harus diantisipasi dengan keandalan perangkat dan sistem pengendalian ...
Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan penundaan pemilihan ...
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijatmenyerukan pemangku kepentingan segera memberlakukan norma baru dalam keseharian warga masyarakat guna menekanjumlah kasus positif COVID-19 menyusul ...
Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 ...
Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 bakal menyentuh kebutuhan konstitusional lainnya meski hanya satu pasal mengenai kewenangan MPR RI untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Begitu pasal ...
Penanganan sektor hulu pengendalian COVID-19 harus segera diperbaiki untuk menekan jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 di Tanah Air karena edukasi masyarakat tentang COVID-19 diduga masih ...