Semarang (ANTARA) - Peningkatan mobilitas warga seiring dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah daerah harus diantisipasi dengan keandalan perangkat dan sistem pengendalian COVID-19 di area publik.
"Situasi peningkatan mobilitas warga memang harus diantisipasi dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19. Jangan sampai terjadi kegagapan dalam penanganannya, yang berisiko pada peningkatan kembali penyebaran virus korona," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Selasa (24/8).
Dalam konferensi pers virtualnya Senin (23/8), Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM Level 4 beberapa waktu lalu.
Peningkatan mobilitas yang cukup signifikan itu terdeteksi dari indeks komposit dan pantauan mobilitas Google.
Meski berisiko pada peningkatan penyebaran COVID-19, menurut Luhut, peningkatan mobilitas itu juga merupakan satu hal yang positif. Sebab, hal itu menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan cepat.
Pada kesempatan pengumuman perpanjangan PPKM, Senin (23/8), pemerintah memutuskan sejumlah daerah turun level dari level 4 ke level 3 dengan sejumlah pelonggaran antara lain tempat ibadah dibuka untuk masyarakat maksimal kapasitasnya 25 persen atau 30 orang dalam satu tempat ibadah, restoran dan mal diperbolehkan buka hingga pukul 20.00 WIB.
Peningkatan mobilitas masyarakat kali ini, ujar Lestari, memang memiliki dua implikasi yang bertolak belakang.
Di satu sisi berarti peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin terbuka. Namun, ujarnya, di sisi lain potensi peningkatan kembali penyebaran virus korona pun terbuka.
Melihat kondisi itu, Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, dampak peningkatan mobilitas masyarakat terhadap potensi peningkatan penyebaran COVID-19 harus bisa ditekan atau dikendalikan dengan sistem dan strategi yang benar-benar tepat.
Pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi untuk memantau pergerakan masyarakat di ruang publik misalnya, menurut Rerie, harus bisa dimaksimalkan lewat kepastian kehandalan dari aplikasi tersebut.
Demikian juga dengan sejumlah persyaratan, tambah anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, seperti wajib sudah divaksin dan penggunaan masker, serta menjaga jarak di ruang publik, untuk mencegah penularan virus korona.
Sejumlah perangkat dan sistem tersebut, jelas Rerie, harus benar-benar dipastikan kehandalannya dalam proses pengendalian COVID-19.
Sehingga, tegas Rerie, momentum transisi menuju tahap terkendali dalam penanganan COVID-19 di tanah air ini jangan sampai gagal dan harus dimaksimalkan dengan berbagai upaya.
Rerie sangat berharap, pengendalian COVID-19 di Tanah Air bisa segera terwujud, sehingga aktivitas masyarakat bisa bangkit kembali dan menggerakan sektor-sektor lain yang terdampak.
Berita Terkait
Empat pilar literasi digital jadi kunci wujudkan masyarakat cerdas di ruang digital
Selasa, 12 Maret 2024 19:46 Wib
Netralitas ASN jadi akar ruang digital yang positif
Selasa, 12 Maret 2024 11:25 Wib
Pemkab Kudus segera lakukan perbaikan atap ruang kelas SD yang ambrol
Rabu, 28 Februari 2024 16:06 Wib
Praktisi sebut pentingnya ruang ketiga di dunia pendidikan
Minggu, 25 Februari 2024 6:35 Wib
Pengembang properti manfaatkan peluang tingginya permintaan ruang usaha
Sabtu, 17 Februari 2024 20:16 Wib
RSUD Pekalongan kini miliki instalasi rehabilitasi medik gangguan jiwa
Rabu, 7 Februari 2024 6:01 Wib
RSUD Kudus tambah kapasitas tempat tidur ruang ICU
Selasa, 6 Februari 2024 6:01 Wib
Eks Wonderia dan Tirtomojo jadi hutan Kota Semarang
Minggu, 28 Januari 2024 9:00 Wib