Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, membuka 860 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terdiri atas 815 guru honorer dan 45 tenaga kesehatan. Kepala Badan Kepegawaian ...
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengharapkan para guru yang mengikuti program calon guru penggerak di daerah itu selanjutnya bekerja secara profesional. ...
Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan sinkronisasi data kebutuhan guru honorer sebagai upaya mengoptimalkan kuota formasi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat mengkaji ulang rencana penghapusan tenaga honorer pada 2023 dengan beberapa pertimbangan yang telah disampaikan kepada Menteri ...
Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah optimistis mampu menuntaskan status para guru honorer untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) hingga 2024. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi rejeki di ...
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melarang guru maupun tenaga kependidikan mengajukan mutasi keluar daerah, mengingat Kudus masih kekurangan tenaga guru karena banyak yang pensiun. ...
Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengusulkan adanya tambahan alokasi kuota seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga guru, mengingat banyak guru berstatus ...
Kota Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun ini mengajukan usulan 151 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik ...
Anggota DPR RI Marwan Jafar mendorong pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi karena pada bulan November 2022 sudah memasuki musim tanam pertama untuk memulai tanam padi. ...
Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memastikan kontrak tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) pada tahun 2023 diperpanjang karena masih dibutuhkan menyusul keterbatasan aparatur sipil ...