"Sekarang pemerintah hanya punya dua alternatif yang memungkinkan dalam waktu cepat. Mengeluarkan Perppu atau menunda Pilkada hingga 2017," kata Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara II, Jakarta, ...
“Kalau sebagian atau 50 persen dari 80 kab/kota itu yang tidak lolos verifikasi KPU, atau 10 saja pasangan calon tidak lolos verifikasi, maka akan jadi problem hukum,†kata Lukman Edy di ...
“Bila substansi Perppu yang akan dikeluarkan pemerintah itu berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak tahap II tahun 2016 dan pengaturan dengan Plt, DPR RI akan menerima Perppu ...
"Dalam revisi terbatas termasuk perlu diselesaikannya mengenai calon tunggal, ketentuan konstitusi mengharuskan ada cantolan kuat dalam landasan hukum," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, ...
"Konsep Perppu sudah disiapkan, namun Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan kegentingannya. Jadi, saat ini masih memantau sampai verifikasi pasangan calon terakhir," ujar Yasonna setelah rapat ...
"Butuh keberanian, kenapa kok takut kalah, kalau sudah garis tangannya, tentu jabatan itu akan didapat," kata Tjahjo usai melantik Rektor IPDN di Kampus IPDN Jatingangor, Kabupaten Sumedang, Jawa ...
Di sela kunjungan kerja komisi itu ke Jayapura, Papua, Kamis, dia katakan, "Saat ini peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) dipersepsikan sebagai instrumen pemuas kelompok. Padahal perppu ini ...
Akan tetapi, tahapan pilkada serentak yang harus dilalui Purbalingga tidaklah semulus kabupaten/kota lainnya, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada 21 kabupaten/kota yang bakal ...
"Tidak, Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perppu," kata Husni Kamil Malik di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu. Setelah penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah, ada tujuh ...
Oesman Sapta di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, menyatakan mendukung Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menyiasati adanya calon tunggal dalam Pilkada serentak 2015. "Saya kasihan, ...