#BPN KUDUS

Komisi II DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan kebijakan sertifikat tanah elektronik agar dapat ...

Pakar perumahan Asnawi Manaf mendukung rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang akan mengubah sertifikat tanah yang berbentuk buku menjadi elektronik karena ...

Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, telah memulai digitalisasi sertifikat tanah atau sertifikat tanah secara elektronik untuk pengurusan sertifikat hak tanggungan, kata Kepala ...

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat selama 2020 terdapat 2.048 bidang tanah milik pemerintah desa di kabupaten setempat sudah disertifikatkan lewat program ...

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melakukan pendataan tanah di bantaran Sungai Gelis yang terkena dampak normalisasi sungai serta memastikan status kepemilikan tanahnya agar program normalisasi ...

DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyetujui pembentukan 19 rancangan peraturan daerah ranperda menjadi perdaserta mengeluarkan keputusan program pembentukan 15 perda pada tahun 2021. ...

Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengingatkan pegawai perkantoran untuk tetap disiplin memakai masker meskipun berada di dalam ruangan tempat kerja ...

Pelaksana tugas Bupati Kudus M. Hartopo menggagas pembentukan lembaga pengawas jual beli tanah, terutama mengawasi keabsahan sertifikat tanahnya demi melindungi pembeli tanah dari potensi kerugian ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalilmenyerahkan lima sertifikat hak pakaiatas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.Kementerian ...

Target pembuatan sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung tahun 2020 turun, dari 61.000 menjadi 25.612 bidang tanah. ...