#ANGGOTA DPD RI

"Ketika pendidikan menengah dan pendidikan tinggi berada di satu kementerian saja, 'link' UN (ujian nasional) ini tidak bisa digunakan secara otomatis dalam penerimaan dan seleksi mahasiswa baru," ...

"Begini, kalau UN jadi salah satu penentu kelulusan kan tidak adil. Tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang sama, kondisi sekolah di desa pasti berbeda dengan di kota," katanya di Semarang, ...

"Ada mekanismenya di Mahkamah Kehormatan Dewan karena ada prosedur dan tata caranya," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat. Fadli mengaku tidak pernah mengetahui latar belakang ...

"Ini tentu masalah yang berkaitan supremasi hukum. Apapun berkaitan masalah hukum, kita mendukung. Kita serahkan pada KPK untuk menindaklanjutinya," katanya di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Jumat. ...

"Kami menunggu terlebih dahulu kepastiannya, apakah benar kader Partai, karena asas praduga tak bersalah harus dikedepankan," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu kepada Antara di Jakarta, Jumat. ...

"Soal uang muka mobil pejabat yang mencapai Rp200 juta itu saya rasa lebih baik dibatalkan karena mengganggu rasa keadilan masyarakat yang tengah dilanda kesulitan," kata Zulkifli, yang juga Ketua ...

"Harga BBM tidak boleh kayak yoyo gitu, turun-naik. Harus ada batas waktu, apakah per enam bulan, per satu tahun. Namun, harganya tidak boleh mengikuti pasar," katanya di Semarang, Senin. ...

"Undang-undangnya kan sudah ada, tinggal KPU membuat peraturan pelaksanaan, yakni peraturan KPU," kata anggota DPD RI asal Jawa Tengah Bambang Sadono di Semarang, Sabtu. Hal ...

"Saya kita masyarakat juga sudah cerdas, arif, paham bahwa ini adalah persoalan ditingkat yang sudah ada yang mengurus, tidak ada hubungan dengan DPR RI secara internal. Kami sudah set up kerja yang ...

Nazaruddin menyebut nama Sekjen Partai Demokrat, Edho Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerima uang dari proyek Alat Kesehatan Universitas Udayana. "Saya minta kepada seluruh kader Partai Demokrat ...