Tjahjo: TNI Wajib Punya "Cyber Army"

Kamis, 31 Oktober 2013 14:00 WIB

Tjahjo Kumolo (FOTO ANTARA)

"Kita harus dukung renstra rencana strategis (renstra) jangka pendek, menengah, dan panjang Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara terpadu," katanya kepada Antara di Semarang, Kamis, ketika ditanya soal rencana Kemhan membentuk satuan khusus tentara siber.

Tjahjo mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tetangga tentunya harus mempunyai strategi pertahanan yang berlapis, khususnya konsentrasi pada wilayah pertahanan perbatasan.

Syarat utamanya, menurut dia, adalah kekuatan komunikasi yang tangguh plus penempatan radar yang canggih tepat didukung penempatan persenjataan jarak menengah dan jauh serta profesionlisme prajurit yang andal.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu berpendapat bahwa program berkesinambungan Panglima TNI dan renstra jangka pendek, menengah, dan panjang Kementerian Pertahanan (Kemhan) harus terproses bertahap, berkelanjutan, dan pasti.

Indonesia, menurut dia, bisa meniru pola pertahanan negara Tiongkok yang mempunyai strategi pertahanan kewilayahan daratan yang luas dan lautan atau pantai yang relatif kecil tetapi terpadu.

"Negara yang memiliki daratan yang luas itu mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih," kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR RI.

Ia memandang perlu operasi pengamanan pertahanan perbatasan dan opersi daerah rawan menjadi prioritas pertahanan TNI. Dalam hal ini mengamankan 22.330 buah patok di perbatasan dan penindakan pelanggaran wilayah pertahanan NKRI.

"Di satu sisi, TNI harus mengutamakan dalam mencermati kawasan Asia Timur dan Pasifik, tetapi di sisi lain pada tataran bilateral juga tetap menjadi prioritas," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.

Hal utama lain yang yang harus terus diperhatikan Kemhan dan pimpinan TNI, kata Tjahjo, adalah masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI karena kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatn profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Selain itu, lanjut dia, pekerjaan rumah TNI yang terus harus dilakukan seperti menuntaskan reformasi birokrasi TNI; mengembangkan trimatra terpadu; menuntaskan masalah penghapusan bisnis TNI; transparansi rekrumen personel dan pimpinan TNI; serta memberdayakan industri pertahanan dan persenjataan dalam negeri demi memperkuat postur TNI, khususnya di perbatasan.