Petugas Data Warga Penerima Raskin

Senin, 2 Juli 2012 13:20 WIB

ilustrasi (Foto ANTARA)

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Surakarta Asih Widodo, di Solo, Senin, mengatakan data tersebut nantinya akan diajukan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sekaligus bisa dijadikan bahan revisi pada penerima raskin bulan selanjutnya.

"Kami sudah menerima surat dari Gubernur yang intinya memungkinkan adanya revisi atau ralat data penerima raskin. Revisi itu nantinya diajukan ke TNP2K. Untuk teknisnya seperti apa saya sendiri belum mendapat penjelasan. Tetapi kemungkinan perubahan baru bisa dilakukan untuk bulan berikutnya," katanya.

Ia mengatakan, menurut instruksi Gubernur Jawa Tengah tersebut sudah diterima sebelum proses distribusi raskin dimulai. Hal itu juga sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat pemberitahuan ke seluruh kelurahan. Diharapkan dalam sepekan ini, rekap revisi data itu sudah diterima Pemerintah Kota Surakarta.

"Ya dalam hal ini kami melihat ada peluang untuk memperbaiki data raskin. Jadi, kami harap bisa dimanfaatkan untuk pengajuan kembali," katanya.

Ia mengatakan, adanya kendala di lapangan sebenarnya sudah diantisipasi dengan melakukan sosialisasi di kecamatan dengan menghadirkan perwakilan kelurahan. Pihaknya sudah memprediksi data baru tersebut berpotensi menimbulkan keluhan di masyarakat. Hal itu karena indikator yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dengan PPLS 2008.

"Kalau melihat jumlahnya, Solo itu ada peningkatan hingga 59,1 persen. Artinya alokasi raskin yang diterima lebih banyak. Tetapi karena indikator yang digunakan berbeda, bisa jadi yang dulunya masuk penerima raskin sekarang justru tak menerima. Begitu pun sebaliknya," katanya.

Ia mengatakan, hal itu juga sudah diantipasi dengan mekanisme musyawarah di tingkat RT hingga kelurahan dan disahkan pihak kecamatan. Sisa raskin yang tak terdistribusi bisa dialihkan ke warga yang dinilai berhak menerima.

Keputusan musyawarah tersebut nantiya dituangkan dalam berita acara dan draft formulir dari pemkot yang sudah disampaikan ke kelurahan. Mekanisme tersebut, juga sudah dijelaskan pada saat sosialisasi lalu, katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.