Pemkab Batang mengevaluasi program MBG dan SPPG selama libur sekolah

Selasa, 23 Juni 2026 16:20 WIB

Wakil Bupati Batang Suyono. ANTARA/Kutnadi)

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah dan penghentian sementara aktivitas sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang diduga bermasalah.

Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Selasa, mengatakan evaluasi tersebut menyusul beragam masukan dari masyarakat terkait terhentinya distribusi layanan saat peserta didik tidak menjalani kegiatan belajar mengajar.

"Selama libur sekolah tidak ada pengiriman layanan MBG kepada anak-anak. Kebijakan ini berbeda dengan periode sebelumnya di mana bahan baku kering masih dapat didistribusikan meskipun kegiatan sekolah sedang libur," katanya.

Selain itu, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengundang koordinator wilayah SPPG untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan.

"Hal ini penting agar berbagai dinamika dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik," katanya.

Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Batang itu, mengatakan evaluasi ini dinilai penting untuk memastikan program tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal dan mampu merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.

Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak beroperasi atau berstatus berhenti beraktivitas sementara (suspend).

"Kami masih melihat dinamika yang ada. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya," katanya.

Menurut dia, fokus evaluasi akan diarahkan pada aspek legalitas dan kesesuaian prosedur termasuk memastikan setiap pembangunan telah mengantongi persetujuan resmi dari pihak berwenang.

"Kami akan mengecek apakah pembangunan yang dilakukan sudah memiliki izin atau surat keputusan dari pihak pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain aspek perizinan, kelengkapan sarana sanitasi juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut," katanya.

Pihaknya komitmen memastikan seluruh satuan yang menjalankan program tersebut memenuhi standar operasional, perizinan, serta kelayakan fasilitas pendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

"Kami berharap melalui evaluasi ini pelaksanaan program SPPG dapat semakin tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya para peserta didik dan keluarga penerima manfaat," katanya.

Dinas Kesehatan telah menyampaikan laporan terkait kondisi sanitasi sejumlah SPPG. Namun, laporan tersebut masih akan dipelajari lebih lanjut untuk mengetahui tingkat pemenuhan standar yang ada.

Baca juga: Pemkab Batang gulirkan program pelestarian budaya lokal siswa SD cegah sikap negatif

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.