Bupati minta pelayanan kesehatan di Banyumas gratis tanpa hambatan

Kamis, 9 April 2026 16:47 WIB

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026) siang ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono meminta pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dapat diberikan secara gratis tanpa hambatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off dari BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis siang, ia mengakui implementasi program di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum aktif atau belum didaftarkan kembali.

"Memang implementasinya tidak semudah itu. Ada yang kepesertaannya belum aktif, tapi setelah dicek, aktivasi bisa dilakukan dalam waktu 1x24 jam," katanya.

Menurut dia, masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas harus tetap dilayani, meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan belum aktif pada saat itu.

Dalam hal ini, kata dia, warga Banyumas cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa dipersulit administrasi.

"Warga Banyumas ber-KTP Banyumas datang ke puskesmas tidak usah ditanya macam-macam. Kalau kepesertaannya belum siap, didaftarkan hari itu," katanya menegaskan.

Ia mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, jika pelayanan belum bisa sepenuhnya gratis karena kendala administrasi, biaya awal yang relatif kecil dapat ditanggung sementara melalui skema lain seperti unit pengumpul zakat (UPZ) atau dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Bahkan, Bupati menyatakan kesiapannya untuk menanggung biaya tersebut menggunakan dana pribadi apabila diperlukan.

"Kalau tidak bisa lewat CSR atau UPZ, tagihkan ke saya. Saya bayari pakai uang pribadi," katanya.

Ia mencontohkan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Banyumas yang membantu membayar biaya pasien di puskesmas menggunakan dana pribadi saat kepesertaan BPJS Kesehatan belum aktif, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

Oleh karena itu, ia meminta adanya sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan ketentuan.

"Saya akan minta diawasi, dan kalau perlu ada sanksi," katanya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dalam rapat koordinasi tersebut.

Menurut dia, absennya pimpinan pada forum penting yang membahas pelayanan publik menunjukkan kurangnya keseriusan.

"Hal-hal penting seperti ini direkturnya tidak hadir. Ini bukan menyepelekan saya, tapi menyepelekan masyarakat," katanya.

Ia menyatakan akan melakukan evaluasi serta memanggil pimpinan fasilitas kesehatan yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

"Saya akan panggil, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat," katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya manajemen rumah sakit yang profesional karena pimpinan fasilitas kesehatan tersebut tidak harus berasal dari latar belakang tenaga medis, melainkan dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu selama memiliki kemampuan manajerial.

Ia mengakui pada tahap awal penerapan UHC Non Cut Off masih ditemukan kebingungan di masyarakat, termasuk adanya pasien yang diminta membayar biaya kecil karena belum memahami mekanisme program.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memperkuat sosialisasi, antara lain melalui pemasangan informasi di puskesmas serta pembuatan video edukasi yang mudah dipahami masyarakat.

Menurut dia, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program UHC Non Cut Off ditunjukkan melalui peningkatan anggaran yang signifikan.

"Anggaran dari Rp47 miliar naik menjadi Rp105 miliar. Ini komitmen kami agar layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Bupati mengharapkan dengan penguatan kebijakan, pengawasan, dan sosialisasi yang lebih masif, seluruh masyarakat Banyumas dapat memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan tanpa hambatan.

Baca juga: Polresta Banyumas ungkap pelaku pencurian kabel menara BTS di Rawalo