Wali kota: Perangkat daerah kooperatif dalam pemeriksaan tim BPK

Rabu, 8 April 2026 22:45 WIB

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono (kanan) menerima kunjungan supervisi Tim BPK Perwakilan Provinsi Jateng terkait dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Pertemuan Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (8/4/2026). ANTARA/HO-Bagian Prokompim Pemkot Magelang

Magelang (ANTARA) - Wali Kota Magelang Damar Prasetyono memberikan instruksi kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama pemeriksaan dilakukan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

"Saya minta seluruh jajaran responsif menyampaikan informasi agar pemeriksaan berjalan lancar, demi mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang di Magelang, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat menerima kunjungan supervisi Tim BPK Perwakilan Provinsi Jateng terkait dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Pertemuan Kantor Wali Kota Magelang.

Ia menyatakan berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Proses pemeriksaan oleh BPK, ujar dia, bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan instrumen penting untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

"Kami memandang BPK sebagai mitra strategis dalam perbaikan tata kelola keuangan," katanya.

Kepala BPK Perwakilan Jateng Ahmad Luthfi H Rahmatullah menjelaskan visi dan tekad seorang kepala daerah menentukan arah kebijakan serta kualitas tata kelola keuangan di suatu wilayah.

"Sikap pimpinan sangat menentukan. Kami bersyukur pemimpin Kota Magelang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tata kelola keuangan, sehingga memudahkan kami dalam langkah-langkah pemeriksaan," ujarnya.

Ia menjelaskan BPK tidak hanya melihat hasil akhir laporan, melainkan membedah seluruh proses dari awal guna memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.

Beberapa sektor yang menjadi atensi tinggi BPK dan KPK, katanya, meliputi dana hibah, pengadaan barang dan jasa, hingga promosi/mutasi jabatan, termasuk di lembaga legislatif.

Ia meminta para kepala perangkat daerah tidak ragu untuk berdiskusi secara mendalam jika ditemukan ketidaksesuaian selama audit berlangsung.

"Kami harap kepala perangkat daerah memberikan informasi apa adanya dan terbuka. Jika ada masalah, aktiflah berdiskusi untuk mencari solusi sedini mungkin agar masalah tersebut segera terselesaikan," katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran pejabat BPK RI Perwakilan Jateng dan jajaran kepala perangkat daerah Kota Magelang.