Workshop PPK Ormawa 2026, UMS siapkan 44 Ormawa tembus juara Abdidaya

Rabu, 25 Februari 2026 16:45 WIB

Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Pengembangan Talenta Inovasi UMS Prof. Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D (Tengah) memberikan arahan pada Workshop Penyusunan Sub-Proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026. ANTARA/HO-UMS

Solo (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) melalui Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Talenta Inovasi (DKPTI) menyelenggarakan Workshop Penyusunan Sub-Proposal Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) Tahun 2026 sebagai langkah strategis mempersiapkan organisasi mahasiswa menghadapi kompetisi nasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Pengembangan Talenta Inovasi UMS Prof. Ihwan Susila, S.E., M.Si., Ph.D., Direktur DKPTI Ir. Ahmad Kholid Alghofari, S.T., M.T., jajaran kepala subdirektorat, wakil dekan kemahasiswaan, serta pembina UKM dan Ormawa pengusul. Sebanyak 44 Ormawa turut hadir dengan masing-masing tiga perwakilan anggota.

Dalam suasana penuh semangat, Ihwan Susila secara resmi membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa PPK Ormawa bukan sekadar program hibah, melainkan ruang pembuktian kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan.

Semangat tersebut digaungkan melalui tagline yang disambut antusias peserta, “Siapa Kita? Aktivis Ormawa. Apa Tujuan Kita? Masyarakat Berdaya. Apa Target Kita? Lolos Juara Abdidaya.”

Direktur DKPTI UMS Ir. Ahmad Kholid Alghofari, S.T., M.T., dalam arahannya mendorong mahasiswa untuk merancang program berbasis kebutuhan riil masyarakat dan memastikan keberlanjutan dampak program.

“Proposal yang kuat harus menunjukkan relevansi persoalan, ketepatan solusi, serta indikator keberhasilan yang terukur,” tegasnya.

Sementara itu, laporan kegiatan oleh Kepala Subdirektorat Talenta, Inovasi, dan Prestasi memaparkan kesiapan teknis UMS dalam mendukung PPK Ormawa 2026, mulai dari pendampingan penyusunan proposal hingga monitoring evaluasi program. Pesan yang ditekankan jelas yaitu mahasiswa harus berani mengambil peran strategis dan menunjukkan kualitasnya di tingkat nasional.

Sesi inti workshop menghadirkan Ir. Muhammad Alfatih Hendrawan, S.T., M.T., Dias Aziz Pramudita, S.Pd., M.Cs., dan Siti Azizah Susilawati, S.Si., M.P., Ph.D., dengan moderator Agus Triyono, S.Sos., M.Si. Materi yang disampaikan mencakup strategi penyusunan subproposal, aspek penilaian, hingga pentingnya pengukuran dampak program.

Dalam pemaparannya, Ir. Muhammad Alfatih Hendrawan, S.T., M.T., menjelaskan penyusunan subproposal PPK Ormawa harus mengikuti sistematika yang telah ditetapkan agar memiliki daya saing dan memenuhi standar penilaian. Ia menekankan pentingnya kejelasan judul, latar belakang program, serta kesesuaian solusi dengan kebutuhan masyarakat sasaran.

“Subproposal bukan sekadar dokumen administratif, tetapi representasi gagasan pemberdayaan masyarakat yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak,” ujarnya.

Pada workshop tersebut juga dijelaskan bahwa subproposal PPK Ormawa 2026 terbagi menjadi dua kategori, yakni Desa Rintisan yang diperuntukkan bagi program pemberdayaan baru yang belum pernah didanai sebelumnya, serta Desa Pengembangan yang merupakan program lanjutan tahun kedua bagi desa yang sebelumnya telah memperoleh pendanaan.

“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen UMS dalam meningkatkan kualitas proposal PPK Ormawa agar mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus mengantarkan UMS meraih Juara Abdidaya pada PPK Ormawa 2026,” tutur Muhammad Alfatih.

Pembagian kategori ini bertujuan memastikan keberlanjutan program sekaligus membuka ruang inovasi bagi Ormawa yang baru memulai program pemberdayaan.

Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Untuk mendorong partisipasi aktif, panitia memberikan apresiasi berupa hadiah e-wallet kepada tiga penanya terbaik.

Melalui workshop yang dilaksanakan pada Sabtu (21/2) itu, UMS berharap organisasi kemahasiswaan mampu menyusun sub proposal yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menunjukkan kapasitas perencanaan program yang matang, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.