UNS buka peluang melakukan pengembangan riset berbasis HAM

Jumat, 20 Februari 2026 19:16 WIB

Penandatanganan kerja sama antara Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof. Hartono dan Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah di Ruang Sidang 4 Gedung dr. Prakosa UNS, Kamis (19/2/2026). ANTARA/HO-Dok UNS

Semarang (ANTARA) - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta membuka peluang melakukan pengembangan riset berbasis hak asasi manusia (HAM) bekerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Rektor UNS Prof Hartono di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan UNS sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH) memiliki tanggung jawab moral, akademik, dan institusional dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

"Kampus tidak hanya berfungsi sebagai ruang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter generasi bangsa yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman," katanya.

Ia mengatakan saat ini UNS telah memiliki berbagai pusat studi yang berfokus pada isu konstitusi dan HAM, termasuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan HAM (P3KHAM) dan Pusat Studi Disabilitas.

Untuk memperkuat komitmen di bidang HAM, UNS telah resmi menandatangani dokumen kerja sama dengan Komnas HAM.

Penandatanganan kerja sama langsung dilakukan oleh Prof Hartono dengan Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah di Ruang Sidang 4 Gedung dr. Prakosa UNS, Kamis (19/2).

"Kehadiran kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat kapasitas kelembagaan pusat-pusat studi tersebut serta memperluas jejaring kolaborasi nasional," katanya.

UNS menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Komnas HAM yang telah terjalin sejak tahun 2018 melalui berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut dia, penandatanganan kerja sama itu bertujuan memperkuat sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, khususnya melalui integrasi nilai-nilai HAM dalam bidang pendidikan.

Salah satu fokus utama adalah penguatan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dengan mengintegrasikan perspektif HAM secara lintas disiplin, mencakup bidang ekonomi, teknik, kedokteran, sosial humaniora, serta sains dan teknologi.

Hartono menegaskan bahwa penguatan nilai HAM merupakan investasi jangka panjang.

"Lulusan UNS diharapkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan," katanya.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan kerja sama itu diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen administratif tetapi juga menjadi komitmen nyata dalam memperkuat perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.

Selain itu, kerja sama tersebut juga membuka peluang pengembangan riset berbasis HAM, termasuk kajian kebijakan publik, hak kelompok rentan, hak disabilitas, serta isu lingkungan hidup.

Dilakukan juga perjanjian kerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNS yang berperan penting dalam mencetak pendidik yang akan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi bangsa.

Penandatanganan kerja sama dilanjutkan dengan workshop bertema "Integrasi Isu HAM" dalam MKWK di UNS, sebagai forum strategis bagi para dosen dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan implementasi nilai-nilai HAM secara kontekstual dalam proses pembelajaran.

Baca juga: Kota Surakarta memulai rangkaian Gebyar Ramadhan 2026