Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah provinsi setempat untuk terus menggenjot kinerja pelayanan publik pada 2026.
"Sepuluh bulan kemarin kita lalui, harus kita syukuri dengan cara meningkatkan kinerja sekaligus harus siap menghadapi tantangan 2026 yang akan datang," katanya, di Semarang, Senin.
Kinerja Pemerintah Provinsi Jateng selama 2025 menunjukkan tren positif, setidaknya selama 10 bulan kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen banyak capaian positif di berbagai sektor.
Pada 2025, ia mengatakan fokus pada tiga prioritas utama. Pertama, tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Kedua, jaminan terkait dengan kesempatan sekolah. Ketiga adalah infrastruktur.
Tercatat, angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen, kemudian pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 5,37 persen (yoy) dan berada di atas rata-rata nasional.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah juga turun 0,12 persen menjadi 4,66 persen pada Agustus 2025.
Sementara realisasi investasi di Jateng hingga triwulan III mencapai Rp66,1 triliun yang mampu menyerap sebanyak 326.462 orang tenaga kerja.
Pada sektor pendidikan, ia menjelaskan ada sekitar 1.100 anak putus sekolah sudah dikembalikan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Selain itu, ribuan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem disekolahkan melalui program sekolah kemitraan dengan sekolah swasta.
Sementara untuk layanan dasar kesehatan, program dokter spesialis keliling (Speling) telah dilaksanakan sebanyak 876 kali sampai Desember 2025 yang menjangkau 738 desa di 388 kecamatan dengan total sasaran 83.137 jiwa.
"Seluruh capaian itu membuktikan bahwa Pemprov Jateng telah kerja dengan ikhlas dan tulus. Jadi nafasnya kolaborasi, yaitu kerja-kerja bersama antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati dan wali kota, serta 'stakeholder' terkait," katanya.
Pada 2026, ia menegaskan, prioritas kinerjanya adalah meneguhkan Provinsi Jateng menjadi provinsi swasembada pangan, yang telah diawali dengan program pembangunan infrastruktur sepanjang 2025 untuk menunjang swasembada pangan.
Kerja-kerja berjenjang dan berkelanjutan tersebut, kata dia, diharapkan bisa diimplementasikan dengan baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai ke desa-desa.
