Semarang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah segera mengevaluasi fungsi lahan terutama di daerah rawan bencana.
"Tujuannya untuk menghindari kondisi berulang seperti yang terjadi saat ini. Tanah longsor, banjir, kemarau, dan sebagainya," kata Daniel saat dihubungi dari Semarang, Rabu.
Ia menambahkan, dari berbagai kondisi bencana yang terjadi saat ini, harus diakui faktor perubahan fungsi lahan ikut menjadi salah satu penyebabnya.
"Termasuk pemanfaatan lahan yang berlebihan, deforestasi yang tersebar di seluruh wilayah berhutan," kata dia.
Ia mengingatkan, kondisi yang terjadi di Sumatera bukan tidak mungkin juga dapat berulang di tempat lain.
"Jadi, saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk tegas dan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga lahan sesuai peruntukan atau dikembalikan sesuai fungsi aslinya," katanya menegaskan.
Ia mengakui, salah satu penyebab perubahan fungsi lahan karena faktor ekonomi, meski secara aturan sudah diatur secara ketat. Namun, lanjut dia, nilai ekonomis yang dihasilkan menjadi tidak seimbang dengan bencana yang terjadi.
Di Provinsi Jawa Tengah, pada November 2025 terjadi dua peristiwa longsor di dua daerah, yakni Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dan Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Dua daerah ini berada di kawasan pegunungan.
Kemudian di akhir November, tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terkena bencana banjir, tanah longsor, serta angin kencang. Siklon tropis Senyar menjadi pemantiknya. Hujan ekstrem berlangsung beberapa hari.
Hutan hujan yang berkurang membuat daya tahan air turun drastis sehingga menghasilkan banjir bandang di mana-mana. Belum lagi potongan pohon besar menghantam bangunan, jalan, dan jembatan sehingga memperparah keadaan. Lumpur yang hanyut bersama aliran air menimbun semua yang dilewati.
BMKG juga telah memperingatkan potensi siklon tropis di selatan Indonesia hingga Februari 2026. Warga di Indonesia bagian selatan diminta waspada.
"Sebelum ini terjadi di daerah lain, pemerintah harus cepat dan tegas. Kami siap mengawal agar kondisi ini tidak terulang," kata Daniel Johan.
Baca juga: Menteri Pertanian copot pejabat jajarannya di sela sidak akibat sewakan lahan negara
