Pemkab Kudus pastikan penyerapan APBD selesai sepenuhnya akhir Desember 2025

Selasa, 18 November 2025 10:44 WIB

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) - Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menegaskan bahwa penyerapan APBD Kabupaten Kudus 2025 bisa selesai sepenuhnya pada akhir Desember 2025, karena pemkab terus memantau dan menggelar desk percepatan penyerapan anggaran untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kalaupun saat ini belum maksimal penyerapan anggarannya, bukan disebabkan karena dana sengaja disimpan di bank, melainkan karena sejumlah proyek masih menunggu capaian progres hingga 100 persen," ujarnya dimintai tanggapannya terkait arahan Kementerian Keuangan yang meminta pemda mempercepat realisasi belanja APBD 2025 di Kudus, Selasa.

Sam'ani menjelaskan, sebagian dana yang tampak "mengendap" di bank berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Bank Jateng.

Selain itu, terdapat pula dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta anggaran yang memang belum bisa dicairkan karena menunggu penyelesaian proyek.

"Bukan karena disimpan di bank. Bukan. Dana itu memang belum bisa dicairkan karena menunggu pekerjaan selesai seratus persen," tegasnya.

Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Pemkab Kudus juga telah menggelar desk khusus percepatan penyerapan anggaran. Melalui desk tersebut, berbagai OPD dievaluasi dan diminta mempercepat realisasi belanja agar tidak terjadi keterlambatan hingga akhir tahun.

"Hasil desk menunjukkan ada beberapa OPD yang perlu evaluasi lebih lanjut dan percepatan dalam proses realisasi anggarannya," ujarnya.

Pemkab Kudus menargetkan seluruh penyerapan APBD dapat terselesaikan sesuai jadwal, sehingga pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat berjalan optimal.

Sementara realisasi penyerapan anggaran sesuai data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus per akhir Oktober 2025 dari 71 OPD baru 65,49 persen. Dari anggaran sebesar Rp2,64 triliun penyerapannya baru mencapai Rp1,73 triliun.

Dari 71 OPD tersebut, baik OPD dengan anggaran besar maupun kecil, tingkat penyerapan tertinggi sebesar 84,19 persen, sedangkan terendah sebesar 24,77 persen.

Baca juga: Pemkab Kudus bantu Rp1,25 miliar modal PKL dan pelaku ekraf