Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan hibah permodalan sebesar Rp1,25 miliar kepada kelompok pedagang kaki lima (PKL), UMKM, ekonomi kreatif (ekraf), pariwisata, serta pelaku seni, untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kecil.
Penyerahan hibah yang secara simbolis berlangsung di Kudus, Jateng, Senin, diserahkan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Putri.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus Jadimiko Muhardi Setiyanto di Kudus, Senin, menjelaskan program hibah tahun 2025 merupakan implementasi visi dan misi Bupati-Wakil Bupati periode 2025-2030, serta amanat regulasi daerah terkait penggunaan APBD 2025.
"Total anggaran hibah yang disalurkan mencapai Rp1,25 miliar, diberikan kepada 50 kelompok dengan total 325 anggota," ujarnya.
Bantuan disalurkan melalui tiga organisasi perangkat daerah (OPD), masing-masing mendapat alokasi yang sama per kelompok, yakni Rp25 juta.
Untuk ekonomi kreatif di bawah naungan Disbudpar total bantuan Rp375 juta dengan jumlah kelompok ada 15 kelompok dengan 75 anggota.
Kemudian, untuk pemberdayaan usaha mikro di bawah naungan Dinas Nakerperinkop dan UKM, total bantuan Rp500 juta dengan jumlah kelompok 20 kelompok meliputi 100 anggota.
Kemudian, PKL dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di bawah naungan Dinas Perdagangan mendapatkan bantuan Rp375 juta dengan jumlah 15 kelompok terdiri 150 anggota.
Sedangkan, kelompok PKL penerima hibah berasal dari sejumlah titik, seperti dari Jalan Mangga, Jalan Lukmonohadi, Balai Jagong, pasar-pasar daerah, serta beberapa lokasi di sekitar sekolah.
Bupati Kudus Sam'ani menyebut bantuan modal ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha kecil agar lebih produktif dan kompetitif.
"Salah satu indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah menguatnya UMKM dan ekonomi kreatif. Insya Allah bantuan seperti ini akan terus dilakukan setiap tahun, meskipun volumenya bisa berubah," ujarnya.
Sam'ani menjelaskan pemerintah juga menyiapkan proses pengawasan dan pendampingan.
Wakil Bupati bersama dinas terkait akan melakukan monitoring untuk memastikan bantuan berdampak nyata.
"Nanti, ada klinik UMKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Para penerima bisa mendapat pelatihan kemasan, pemasaran, termasuk pelatihan TikTok dan teknologi informasi (IT) agar produk mereka lebih menarik. Kami juga bantu konsultasi soal higienitas, perizinan PIRT, halal, hingga SNI," ujarnya.
Sam'ani menegaskan kehadiran pemerintah dalam memberikan bantuan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan daya saing usaha kecil.
"Kami ingin para pelaku usaha tidak hanya berjualan, tetapi bisa memasarkan produknya dengan baik, kemasannya menarik, higienis, dan sesuai standar," ujarnya.
Meski dana hibah dianggap belum signifikan terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan, Sam'ani menilai peran UMKM tetap penting sebagai penggerak ekonomi lokal.
Ia menjelaskan sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur pertumbuhan ekonomi Kudus pada angka 78,6 persen, sementara kontribusi UMKM berada di sekitar 4,5 persen.
Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen mendorong UMKM agar dapat memberikan kontribusi lebih besar.
Baca juga: PTM Sukun Kudus sabet juara umum turnamen tenis meja seri II 2025
