Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melakukan upaya pemberdayaan bagi perempuan, salah satunya melalui program Kecamatan Berdaya.
"Kami punya program Kecamatan Berdaya, agar para perempuan memiliki suatu kemandirian terkait dengan dirinya sendiri maupun orang lain," kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jateng masa bakti 2025-2030.
"Orientasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain, juga bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif," katanya.
Sejauh ini sudah ada 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jateng yang dijadikan sebagai proyek percontohan Program Kecamatan Berdaya yang terstruktur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Melalui program tersebut, Pemprov Jateng telah memiliki roadmap dalam mendukung pemberdayaan perempuan.
Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam hal-hal yang lebih mendasar seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan.
Pada kesempatan itu, ia berharap DPD KPPI Jateng dapat bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memberikan edukasi politik dan menyukseskan program pemberdayaan perempuan melalui kecamatan berdaya.
"Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik dapat memberikan suatu warna dalam berkiprah dan berpolitik sehingga Jawa Tengah lebih berdaya," katanya.
Dalam kancah perpolitikan, lanjut dia, perempuan di Jateng baru menempati sekitar 24 kursi di DPR RI atau sekitar 20 persen sedangkan laki-laki 80 persen.
Luthfi ingin lebih banyak perempuan dari Jateng yang terlibat dalam dunia politik dan mengisi posisi-posisi penting sehingga pendidikan politik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tersebut.
"Inilah kiprah yang harus kita tunggu, sehingga Jawa Tengah lebih berdaya," pungkasnya.
