Realisasi pencairan pinjaman daerah Pemkab Blora capai 30 persen

Rabu, 22 Oktober 2025 12:22 WIB

Penataan kawasan di Blora, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025). Pemerintah daerah setempat mulai mencairkan pinjaman daerah tahun anggaran 2025 dari Bank Jateng dengan kisaran 30 persen atau Rp54 miliar dari total pinjaman sebesar Rp215 miliar yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan untuk pembiayaan infrastruktur. (Gunawan)

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, mencairkan pinjaman daerah tahun anggaran 2025 dari Bank Jateng dengan kisaran 30 persen atau Rp54 miliar dari total pinjaman sebesar Rp215 miliar yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Bowo Dwi Raharja di Blora, Rabu, mengatakan pencairan dilakukan secara bertahap untuk menekan beban bunga pinjaman dan digunakan sebagai uang muka (Down Payment/DP) sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.

“Kalau dana sudah masuk Kas Daerah, otomatis bunga langsung berjalan. Karena itu pencairan dilakukan mendekati akhir tahun agar bunga tidak terlalu besar,” ujarnya.

Bowo menjelaskan dana pinjaman sudah disiapkan dan tersedia di Bank Jateng sebagai pemenang "beauty contest" pinjaman daerah.

Proses pencairan tahap berikutnya akan dilakukan setelah ada pengajuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berdasarkan progres penyelesaian proyek oleh kontraktor.

“Kalau ada beberapa proyek yang sudah selesai, kita cairkan sesuai laporan DPUPR,” katanya.

Ia memperkirakan pencairan tahap akhir akan dilakukan pada Desember 2025 agar bunga pinjaman tidak membebani keuangan daerah.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Blora, Widyaningsih menyebutkan Pemkab menyiapkan 127 paket pekerjaan senilai total Rp324,85 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp319,68 miliar.

Pekerjaan tersebut meliputi konstruksi, pengadaan barang dan jasa konsultansi di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Widyaningsih menambahkan seluruh pengadaan dilakukan terbuka melalui LPSE agar transparan dan akuntabel. Selisih antara pagu dan HPS sebesar Rp5,17 miliar menunjukkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas.

"Dari total pinjaman Rp215 miliar itu, Rp205 miliar difokuskan untuk perbaikan dan pembangunan 41 ruas jalan di sejumlah kecamatan, sementara Rp10 miliar dialokasikan sebagai cadangan kas daerah," katanya.

Selain itu, jelas dia, melalui APBD 2025, Pemkab juga menambah 81 proyek tambahan, seperti peningkatan Jalan Jepon–Bogorejo–batas Tuban dan Jalan Tambaksari–Puledagel di Kecamatan Jepon.

Dengan total 217 proyek pembangunan, Pemkab Blora berharap seluruh pekerjaan dapat rampung tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.