Blora (ANTARA) - Puluhan pengurus dan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali mendatangi kantor DPRD Blora, Senin.
Kedatangan mereka bertujuan menggelar audiensi dengan Pabrik Gula (PG) Gendhis Multi Manis (GMM) dan Perum Bulog, menyusul terhentinya proses giling di pabrik tersebut sejak awal Oktober 2025 akibat kerusakan mesin utama.
Ketua APTRI Blora, Sunoto, menyampaikan bahwa penghentian aktivitas giling di tengah musim panen sangat merugikan petani.
Ia menjelaskan, situasi semakin berat karena curah hujan yang tinggi di wilayah Blora menyebabkan tanaman tebu roboh dan menurunkan kadar gula (rendemen).
“Sekarang waktunya panen, tapi pabrik berhenti giling. Hujan membuat tebu roboh dan kadar gulanya turun. Kami minta ada solusi cepat, jangan sampai petani terus yang dirugikan,” tegas Sunoto.
Menanggapi hal itu, Plt. Direktur Utama PG GMM, Sri Emilia Mudiyanti, menjelaskan bahwa pihaknya tengah fokus memperbaiki mesin penggiling utama yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, perbaikan dilakukan secara intensif agar kegiatan giling dapat segera dilanjutkan.
“Kami memahami keresahan para petani. Saat ini perbaikan sedang kami percepat, dan kami berkomitmen agar pabrik bisa segera kembali beroperasi,” ujarnya.
Sebelumnya, manajemen PG GMM mengumumkan penutupan giling pada 25 September 2025 setelah terjadi kebocoran pipa pada dua unit boiler yang tidak dapat segera diperbaiki.
Penerimaan tebu terakhir ditetapkan hingga 24 September pukul 24.00 WIB, dan pengumuman tersebut memicu protes sekitar 25–30 petani yang mendatangi pabrik pada 26 September untuk meminta penjelasan resmi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Perum Bulog untuk meminta klarifikasi terkait kondisi di PG GMM.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Bulog yang telah menurunkan tim ke Blora guna meninjau langsung situasi di lapangan.
“Kami apresiasi langkah cepat Bulog yang langsung menurunkan tim ke Blora. Ini menunjukkan perhatian terhadap nasib petani kita,” tutur Mustopa.
Karena belum ada titik temu antara petani, pihak pabrik, dan Bulog, DPRD Blora berencana melanjutkan koordinasi hingga ke tingkat pusat di Jakarta untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh.
“Kami akan ke Jakarta untuk bertemu dengan manajemen pusat Bulog dan pihak terkait lainnya agar persoalan ini segera terselesaikan,” tambah Mustopa.
