Semarang (ANTARA) - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah Dr Muhdi mengingatkan pemerintah untuk memperkuat regulasi agar program pembentukan Sekolah Garuda bisa berjalan dengan semakin baik.
"Kalau kita ingin memanfaatkan bonus demografi seperti negara-negara tersebut, tentu Indonesia juga harus memiliki sekolah-sekolah unggulan. Saat ini jumlah sekolah unggulan di Indonesia masih sangat kecil, hanya sekitar 0,1 persen," katanya, di Semarang, Minggu.
Menurut dia, gagasan Sekolah Garuda dinilai menarik dan memiliki semangat untuk memajukan pendidikan nasional.
Ia mencontohkan negara-negara maju di Asia, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Cina, hingga India, yang memiliki jumlah sekolah unggulan cukup besar dan berperan penting dalam memajukan sumber daya manusia (SDM).
Program Sekolah Garuda merupakan inisiatif strategis nasional di tingkat SMA/sederajat yang digagas Presiden Prabowo yang menargetkan pembangunan 100 sekolah unggulan terintegrasi di seluruh Indonesia, dengan 80 persen siswanya menerima beasiswa pendidikan.
Jateng diproyeksikan menjadi salah satu wilayah strategis pengembangannya karena memiliki potensi sumber daya yang besar.
Ia menilai semangat menghadirkan ruang bagi anak-anak bertalenta dan berprestasi patut diapresiasi selama tetap berprinsip pada pendidikan bermutu untuk semua.
Selain itu, kata dia, konsep boarding school (asrama) yang diusung program Sekolah Garuda dapat mendukung pembentukan karakter dan disiplin siswa.
Ia menyebutkan banyak lulusan pondok pesantren maupun sekolah berasrama seperti Ponpes Gontor dan sebagainya yang dikenal tangguh dan memiliki mental kuat.
"Model 'boarding' itu bagus. Anak-anak terbiasa hidup dengan jadwal ketat dan disiplin. Itu bisa membentuk kepribadian yang kuat dan tangguh," katanya.
Pilihan kurikulum yang akan digunakan, lanjut dia, juga harus memperhatikan keseimbangan antara kompetensi akademik, sosial, dan emosional.
"Kalau saya lihat, ide Presiden Prabowo juga menekankan aspek kepribadian dan kepemimpinan agar lahir generasi unggul yang mampu bersaing, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia," katanya.
Meski demikian, anggota DPD RI asal Jateng itu menekankan pentingnya memastikan kesesuaian program dengan konstitusi dan hukum agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Ia meminta pemerintah untuk menyiapkan regulasi yang matang dan melibatkan para ahli, serta akademisi agar program Sekolah Garuda dapat berjalan berkelanjutan.
"Saya berharap pemerintah lebih fokus menyiapkan regulasinya agar ada keberlangsungan, serta melibatkan banyak akademisi untuk meyakinkan masyarakat," katanya.
Baca juga: Gubernur Jateng dorong sekolah unggulan diperbanyak
