Demak (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah menyampaikan pemerintah telah menyederhanakan rantai distribusi pupuk bersubsidi guna memudahkan para petani mendapatkan pupuk bersubsidi setiap musim tanam.
"Jika sebelumnya pupuk bersubsidi harus melewati jalur panjang, mulai dari produsen ke distributor, kemudian ke kios pupuk lengkap (KPL), kini pola distribusinya dipangkas, sehingga lebih sederhana," ujarnya ditemui saat menghadiri Bimbingan Teknis Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Hotel Amantis di Demak, Jumat.
Hadir dalam acara tersebut, Supervisor Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Deni Dwiguna Sulaeman dan VP Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia Frans Adisuranta Ginting.
Tahun ini, kata dia, distribusi lebih sederhana, dari produsen pupuk langsung ke titik serah, kemudian diterima petani. Jadi, tidak berputar-putar lagi.
Menurut dia, pola distribusi lama kerap menyulitkan petani, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan).
Dengan sistem baru ini, Hindun menegaskan pupuk akan lebih cepat sampai ke tangan petani, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan di lapangan.
"Kalau tidak disosialisasikan, masyarakat bisa mengira masih seperti dulu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kami minta PT Pupuk Indonesia melakukan sosialisasi masif," ujarnya.
Ia menambahkan DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Demak Eisti’anah yang diwakili Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Demak Agus Herawan menekankan pentingnya penyaluran pupuk bersubsidi bagi keberlangsungan sektor pertanian di daerah.
Menurut dia, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Demak, sehingga ketersediaan pupuk yang terjangkau dan tepat sasaran menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
"Dinas Pertanian dan Pangan Demak terus berupaya memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan dengan baik. Tahun ini, setelah realokasi, Demak mendapatkan alokasi 30.000 ton Urea, 20.000 ton NPK, dan 4.300 ton pupuk organik. Seluruhnya akan disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK)," ujarnya.
Ia berharap kegiatan Bimtek Tata Kelola Pupuk Bersubsidi ini dapat memperkuat sinergi antar-pemangku kepentingan, sehingga kebijakan baru ini berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Sebagian besar masyarakat Demak menggantungkan hidup dari bertani. Maka, keberadaan pupuk yang tepat sasaran adalah harapan besar dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional," ujarnya.
Baca juga: Pupuk hayati Unsoed suburkan kembali lahan bekas tambang di Nunukan
