Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran, seperti korsleting listrik, yang seiring terjadinya belakangan ini.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Rabu, menyebutkan akhir-akhir ini kasus kebakaran yang terjadi sering disebabkan oleh korsleting listrik.
Hal tersebut disampaikan saat ia meninjau lokasi kebakaran yang terjadi di dua wilayah yaitu Sendangguwo dan Palebon.
Beberapa waktu lalu kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Jomblang Perbalan pada Sabtu (13/9) dan mengakibatkan satu korban tewas.
Bahkan tragedi kebakaran yang terjadi di Jalan Pesanggrahan Raya, Mlatibaru, pada Jumat (25/7) menewaskan lima orang dalam satu keluarga.
Mengenai penyebab kebakaran di Sendangguwo dan Palebon, Agustina mengatakan hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.
Ia berharap penyebabnya segera ditemukan agar bisa dilakukan langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
"Mudah-mudahan segera ketemu penyebabnya. Yang paling sering terjadi itu dari colokan listrik. Jadi, kami imbau warga untuk hati-hati dengan instalasi listrik di rumah," katanya.
Dalam kunjungan itu ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang bergerak cepat dalam penanganan musibah kebakaran tersebut.
Baca juga: Pemkot Semarang bangun kembali rumah korban kebakaran di Candisari
"Saya hanya ingin menyapa warga yang terdampak dan memastikan mereka mendapat perhatian. Teman-teman dari Damkar, Dinas Pekerjaan Umum, hingga BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah turun ke lokasi," katanya.
"Bantuan dari masyarakat juga luar biasa, saya sangat bersyukur melihat semangat gotong royong yang tinggi di sini," lanjutnya.
Selain itu Agustina menyatakan Pemkot Semarang telah mengerahkan sejumlah instansi terkait untuk melakukan penanganan lanjutan.
Beberapa langkah langsung diambil, seperti pemasangan CCTV oleh Dinas Kominfo serta penertiban area terdampak oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
"Area yang terdampak ini akan kami tata. Kalau sudah bersih, bisa difungsikan sebagai ruang publik. Ini juga sebagai cara untuk mencegah warga luar yang sering buang sampah sembarangan di sini," katanya.
