Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan keamanan bahan ompreng yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai adanya dugaan penggunaan ompreng mengandung minyak babi.
"Dugaan adanya kandungan minyak babi dalam wadah makanan ini sangat meresahkan. BGN harus mengusut dari hulu ke hilir, mulai dari proses pemesanan, pihak yang memberi instruksi, hingga jaminan keamanan bahan pada ompreng," kata Neng Eem kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, apabila dugaan itu tidak segera dibuktikan kebenarannya, hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah.
“jika terbukti, sanksi tegas harus diberikan,” ucapnya menambahkan.
Lebih lanjut dia menjelaskan persoalan kehalalan di Indonesia merupakan masalah sensitif yang bisa memicu kemarahan publik. Menurut Neng Eem, BGN harus benar-benar memastikan jika isu ompreng mengandung minyak babi tidak benar.
“Klarifikasi cepat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tidak runtuh,” kata dia.
Neng Eem lalu mengungkapkan, dengan mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan Muslim, persoalan halal dan haram merupakan masalah prinsip. Jika hal itu tidak segera diklarifikasi, bisa jadi banyak orang tua atau wali murid yang akan melarang anak-anak mereka mengonsumsi makanan dari program MBG.
Sebelumnya, BGN telah menyatakan akan mengganti seluruh "food tray" atau ompreng untuk MBG jika produk impor dari Chaoshan, China tersebut terbukti mengandung minyak babi.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan mereka masih memeriksa seluruh ompreng yang digunakan untuk program MBG.
"Ya tentu saja (diganti semua). Begini, kita kan harus 'chek and re-chek', benar atau tidak ya kan. Sejauh ini kan semua sudah digunakan," kata dia.
Ia menjelaskan, penelusuran kandungan minyak hewani babi yang digunakan sebagai pelumas pada ompreng MBG masih dilakukan dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca juga: Gubernur Jateng usul ada perwakilan BGN di provinsi
