Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya menjadi beban pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor dan lintas generasi.
"Setiap unsur memiliki kekuatan dan kapasitas masing-masing yang jika disinergikan akan membentuk jejaring kolaborasi yang kokoh dan berkelanjutan," katanya saat mengukuhkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Banyumas di Smart Room Graha Satria, Purwokerto, Banyumas, Rabu.
Ia mengatakan pembentukan FPRB sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, sebagai wadah koordinasi nonformal yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana.
Dalam hal ini, kata dia, pembentukan FPRB Kabupaten Banyumas sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut.
"Forum ini bukan hanya simbol komitmen, tetapi strategi nyata membangun masyarakat dan wilayah yang tangguh bencana, serta menjadi mitra penting pemerintah daerah dalam aspek mitigasi, kesiapsiagaan, hingga pemulihan setelah bencana," katanya.
Lebih lanjut, Sadewo mengatakan FPRB Kabupaten Banyumas merupakan implementasi inovasi Sinergi Masyarakat Kurangi Risiko Bencana (Smart Krisna) dengan melibatkan unsur hexahelix, yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan lembaga swadaya masyarakat (NGO).
"Inilah salah satu fondasi penting menuju pembangunan Banyumas yang berkelanjutan dan berketahanan," kata Bupati.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Budi Nugroho mengatakan FPRB akan berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan di wilayah Banyumas.
Menurut dia, FPRB ditujukan untuk membangun pola koordinasi multisektor dalam upaya pengurangan risiko bencana sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh unsur.
"Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama untuk kemanusiaan, sehingga sinergi dan harmoni antarpemangku kepentingan akan memperkuat terwujudnya Kabupaten Banyumas yang tangguh terhadap bencana," kata Budi.
Baca juga: Pemkab Banyumas hapus denda PBB P2 tahun 1994-2024 dalam rangka HUT RI
