Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah minta pemerintah daerah untuk selalu memastikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Data valid akan membuat berbagai program pemerintah, seperti bantuan sosial menjadi tepat sasaran," kata Sarif di Semarang, Rabu.
Menurut dia, validitas data tersebut harus selalu disinkronkan sehingga bisa selalu diperbarui.
"Misalnya, apakah ada penerima yang sudah meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berdasarkan keluhan yang disampaikan warga di pesisir Cilacap.
Menurut dia, data yang belum diperbarui akan berdampak terhadap adanya warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap berada di angka 10,6 persen dengan target penurunan menjadi 8,15 persen di tahun 2029.
Ia menegaskan penerima bantuan sosial harus tepat sasaran, sehingga bagi warga yang sudah mampu maka harus di hentikan.
"Bantuan yang diberikan juga harus mampu meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga hari ini mereka menerima bantuan, namun besok mereka justru mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya," katanya.
Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk terus bekerja sama lintas sektor agar penanganan masalah sosial ini bisa berjalan efektif dan merata di seluruh Jawa Tengah.
