Cilacap (ANTARA) - Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyosialisasikan perizinan berusaha sektor pariwisata bagi para pelaku usaha kepariwisataan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Ditemui di sela kegiatan fasilitasi perizinan berusaha sektor pariwisata melalui Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) di Kroya, Cilacap, Minggu, anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengatakan pihaknya bersama Kemenpar menggelar pelatihan cara mengurus perizinan bagi pelaku usaha kepariwisataan.
"Nah, Kementerian Pariwisata dalam rangka menyosialisasikan agar para pelaku dan yang memiliki destinasi pariwisata itu menjadi destinasi pariwisata yang punya legalitas baik, legalitas bisa diterima oleh masyarakat dan juga pemerintah," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, para pelaku usaha kepariwisataan yang secara legal formal memiliki perizinan yang baik diharapkan akan mendapatkan dukungan maupun pendampingan dari pemerintah ketika telah berkembang.
Selain itu, lanjut dia, dengan konsep perizinan yang disosialisasikan tersebut, negara bisa punya basis data yang konkret mengenai jumlah pelaku usaha kepariwisataan di seluruh Indonesia.
"Sehingga kita bisa mengukur dari sumber daya alam yang luar biasa ini, seberapa titik sudah tergarap oleh kita semua, termasuk tingkat pemanfaatan keekonomian buat masyarakat yang ada di seluruh Indonesia," katanya menjelaskan.
Dengan demikian, kata dia, ke depan tidak lagi berbicara masalah masyarakat yang seolah selalu menuntut lapangan pekerjaan melainkan membangun kesadaran masyarakat mengenai bagian dari salah satu titik yang bisa dikembangkan, hal itu akan memberikan hasil keekonomian serta kemandirian ekonomi yang lebih, lebih bermanfaat, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Lebih lanjut, dia mengatakan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sebetulnya lebih bagus dari negara-negara lain seperti Singapura.
"Singapura itu kan negara kecil, jangan-jangan dengan Banyumas saja gedean Banyumas. Tetapi mengapa mereka (Singapura, red.) mampu memberdayakan diri menjadi negara maju, menjadi negara yang memberi kesejahteraan tinggi buat masyarakat, bahkan bukan hanya sejengkal tanah, sejengkal udara saja bisa menjadi nilai ekonomi yang sangat luar biasa," katanya.
Menurut dia, hal itu terjadi karena kehadiran negara lebih optimal, sumber dayanya dikelola dengan baik, dan masyarakatnya punya kesadaran bahwa untuk bisa bertahan hidup harus punya kemampuan ekonomi yang maksimal termasuk mengoptimalkan edukasi.
Dia mengatakan beberapa lain juga mendukung atau menjadi daya dorong, salah satunya kemampuan pola kreativitas yang dimiliki itu dikuatkan dan dijadikan sebagai pintu potensi pengembangan kepariwisataan.
"Ini menjadi suatu kekuatan yang saya pikir harus jadi kekuatan oleh rakyat Indonesia, oleh kita semua," katanya menegaskan.
Terkait dengan masalah pengurusan perizinan, perempuan yang akrab disapa Erma itu mengakui bahwa selama ini masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam mengurus legalitas.
Menurut dia, hal itu biasa terjadi ketika persyaratannya cukup banyak dan pintu kepengurusannya tidak hanya satu titik dalam satu kantor, bahkan harus ke beberapa kantor.
"Hari ini dengan adanya OSS, Online Single Submission untuk pengurusan, itu mereka menjadi mudah karena bisa diakses dari mana saja ketika mengurus perizinan, kadang tidak harus menunggu dalam waktu lama," katanya.
Narasumber lain dalam kegiatan fasilitasi perizinan berusaha sektor pariwisata melalui OSS-RBA itu terdiri atas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cilacap Paiman, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap Nana Fitriawan, serta dua narasumber dari Asisten Deputi Manajemen Investasi Kemenpar, yakni Dafri Sudiramadani dan Ari Perbawa.
