Jepara (ANTARA) - Sebanyak 515 karyawan perempuan dari PT Parkland World Indonesia (PWI) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendapatkan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis melalui program akseptor KB yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng.
Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Eka Sulistia Ediningsih di Jepara, Rabu, mengungkapkan bahwa program ini menyasar kelompok buruh perempuan sebagai target strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan KB.
Pasalnya, kata dia, sektor industri memiliki potensi besar dalam mendukung program ketahanan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
"Total ada 515 akseptor KB dari kalangan pekerja perempuan di PT PWI Jepara. Ini bagian dari pelayanan langsung ke tempat kerja sebagai upaya meningkatkan akses KB bagi pekerja," ujarnya.
Layanan KB tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni Rabu (7/5) hingga Jumat (9/5), bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional. Dalam kegiatan tersebut, para buruh menerima berbagai jenis layanan KB seperti edukasi, konseling, dan pemasangan alat kontrasepsi di lingkungan perusahaan mereka.
Pada hari pertama pelayanan, tercatat 191 buruh menerima layanan KB jenis implan, 44 menggunakan IUD, 60 akseptor memilih pil KB, 38 suntik KB, dan 11 akseptor menerima kondom. Untuk dua hari selanjutnya, pelayanan dilanjutkan dengan suntik KB kepada 10 akseptor dan pembagian pil kepada 161 akseptor.
Eka menjelaskan bahwa kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa penduduk merupakan modal dasar pembangunan, sehingga penting untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui program KB.
"Tujuannya tidak hanya mengatur kehamilan, tetapi juga menjaga kesehatan reproduksi, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga," ujarnya.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengapresiasi langkah BKKBN dalam menjangkau buruh melalui pendekatan pelayanan langsung di tempat kerja.
Menurut dia upaya ini telah memberikan dampak positif bagi pengendalian angka kelahiran di Kabupaten Jepara.
"Alhamdulillah, capaian pelayanan KB di Jepara sudah sangat baik. Angka kelahiran sudah berada di bawah rata-rata nasional, yakni 2,01 dari standar 2,1," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Muh Ali menambahkan bahwa pelayanan serentak ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB.
"Dengan memberikan layanan langsung kepada buruh, kami berharap kesadaran dan partisipasi dalam program KB meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi," ujarnya.
