Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti persoalan penataan lapak dan pedagang liar di sejumlah pasar tradisional yang dikeluhkan masyarakat dan pedagang resmi.
"Penataan lapak yang belum rapi dan penertiban pedagang liar yang belum maksimal menjadi perhatian kami," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo saat memimpin tinjauan ke sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, Senin.
Rombongan Komisi B DPRD Kota Semarang mengunjungi beberapa pasar utama, antara lain Pasar Johar dan Pasar Purwogondo Semarang.
Mereka berkeliling pasar, berdialog langsung dengan para pedagang, serta mengamati kondisi fisik dan pengelolaan pasar secara menyeluruh.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan yang disampaikan oleh para pedagang melalui Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang.
Ia mengatakan bahwa tujuan tinjauan adalah untuk melihat secara langsung kondisi pasar dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi pedagang.
Dari hasil tinjauan, ditemukan beberapa permasalahan utama yang masih menjadi kendala dalam pengelolaan pasar tradisional, salah satunya adalah penertiban pedagang liar yang belum optimal.
Menurut dia, pedagang liar yang berjualan di sekitar pasar menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pembeli dan pedagang resmi.
Selain itu, penataan lapak di dalam pasar tradisional juga belum tertata rapi, seperti beberapa lapak terlihat berdesakan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan ketidakadilan di antara para pedagang, dan juga berdampak pada kenyamanan pembeli saat berbelanja.
"Hal ini harus segera diperbaiki agar pasar dapat berfungsi dengan baik dan nyaman bagi semua pihak," katanya.
Ia memastikan bahwa persoalan yang selama ini dikeluhkan terkait pasar tradisional akan segera ditangani dan ditindaklanjuti secara serius.
"Kami ingin memastikan bahwa keluhan pedagang benar-benar kami pahami dan tindaklanjuti dengan serius. Oleh karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pasar secara nyata," kata Joko.
Sebelumnya, Komisi B DPRD Kota Semarang telah menerima kunjungan dari para pedagang yang tergabung dalam PPJP Kota Semarang di Gedung DPRD Kota Semarang.
Mereka menyampaikan keluhan terkait lemahnya pengawasan dan pengelolaan pasar sehingga diharapkan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan sebagai langkah konkret untuk melihat kondisi pasar secara langsung dan merumuskan solusi perbaikan.
