Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa pelaku usaha jasa boga atau katering dalam uji coba program makan bergizi gratis telah terverifikasi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dyah Suminar di Semarang Kamis, mengatakan bahwa penyedia katering dalam uji coba makan bergizi gratis memang didominasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Namun, katanya, para pelaku UMKM tersebut telah terverifikasi dan akan menaati pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Menurut dia, pedoman yang sedang dirumuskan oleh Badan Gizi Nasional akan menjadi acuan pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah-daerah.
Tidak hanya Badan Gizi Nasional, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk pelaksanaan program tersebut.
Ia menyebutkan, OPD yang dimaksud, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, Dinas Pertanian di masing-masing kabupaten/ kota untuk memantau jalannya uji coba program tersebut.
Uji coba program makan bergizi gratis itu akan dilakukan Pemprov Jateng di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Brebes, Wonosobo, dan Kebumen sebagai daerah miskin ekstrem.
Yunita juga menjelaskan, uji coba makan bergizi gratis diberikan pada jam pertama istirahat sekolah yang digelar selama 25 hari, dengan kuota maksimal sebanyak 2.000 anak.
Guna mendukung berjalannya program itu, Pemprov Jateng berinisiatif melakukan uji coba dengan mengalokasikan anggaran bantuan keuangan Rp750 juta per kabupaten/kota.
"Dari Pemprov Jateng per kabupaten Rp750 juta, totalnya sekitar Rp2,25 miliar. Kemudian, satu porsi harganya Rp15.000, dengan menu yang mengandung protein hewani, nabati, karbohidrat," katanya.
Evaluasi uji coba ini akan dilakukan secara bertahap. Mulai soal penyediaan, pendistribusian, hingga terkait kelayakan menu yang disajikan.
Rencananya, katanya, uji coba akan dimulai pada 8 November 2024 di Kabupaten Kebumen, dengan total anak usia SD-SMP sebanyak 2.000 orang.
Kemudian untuk Kabupaten Brebes dimulai pada 9 November 2024 dengan total keseluruhan 1.932 anak sekolah SD negeri dan SDLB, kemudian di Kabupaten Wonosobo dimulai pada 11 November mendatang dengan total keseluruhan 1.908 anak.
"Sasarannya adalah anak usia 60-72 bulan dan anak sekolah usia lebih dari enam tahun, tetapi kurang dari 18 tahun," kata Yunita.
Baca juga: Walkot Semarang ajak pengusaha kelola limbah secara mandiri
