Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat penyerapan APBD tahun 2024 selama periode Januari-September 2024 di semua organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp1,5 triliun atau 60,30 persen dari total anggaran Rp2,51 triliun.
"Mayoritas OPD menunjukkan peningkatan realisasi penyerapan anggaran dibandingkan sebelumnya," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah di Kudus, Selasa.
Ia berharap penyerapan pada bulan berikutnya lebih baik lagi, mengingat sejumlah kegiatan fisik di beberapa OPD juga mulai berjalan dan ada pula yang proses lelang maupun melalui mekanisme katalog elektronik.
Pemkab Kudus juga membentuk tim percepatan penyerapan anggaran dengan memantau masing-masing OPD, sehingga penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Meskipun tingkat penyerapan anggarannya baru 60,30 persen, belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum berjalan, karena realisasi keuangan bukanlah realisasi fisik kegiatan sehingga harus menunggu hingga akhir tahun.
Proyek fisik yang berjalan di antaranya di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mulai menyelesaikan perbaikan gedung sekolah. Sedangkan Dinas Perdagangan juga menyelesaikan program perbaikan pasar tradisional.
Sementara untuk membangun kembali Pasar Barang Bekas (Babe) Kudus yang terbakar, hingga kini masih menunggu penghapusan aset bangunan pasar di Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati itu pasca kebakaran, agar bisa dibangun kembali.
Untuk bisa menghapus, Dinas Perdagangan Kudus masih harus menunggu hasil laboratorium forensik (Labfor) Kepolisian terkait faktor penyebab kebakaran Pasar Babe tersebut.
Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Marinda Agustina mengakui, pihaknya masih menunggu hasil Labfor Kepolisian untuk melakukan penghapusan aset, baru bisa dibangun.
Aktivitas pembangunan fisik juga terlihat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, di antaranya pembuatan saluran drainase di Jalan Turaichan Kudus dengan nilai kontrak sebesar Rp5,23 miliar.
Proyek pembangunan gedung Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok juga mulai proses pemilihan penyedia jasa.
Sedangkan anggaran yang disediakan sebesar Rp11,3 miliar untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai, IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan.
Sementara penyerapan anggaran dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UKM sebesar Rp10,85 miliar atau 37,08 persen dari alokasi anggaran Rp29,27 miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp136,4 miliar, hingga akhir September 2024 baru terserap Rp31,64 miliar atau 23,19 persen.
Sedangkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mencapai 52,96 persen dari anggaran sebesar Rp640,25 miliar.
Dari 63 OPD, penyerapan anggaran tertinggi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai 88,03 persen atau Rp34,7 miliar dari alokasi anggaran Rp39,41 miliar.
Baca juga: Penyerapan APBD Kudus 2024 sudah 54,01 persen
Penyerapan APBD Kudus hingga September 2024 mencapai Rp1,5 triliun
Bis berukuran jumbo yang nantinya ditanam di sepanjang Jalan Turaichan Kudus sebagai jalur drainase untuk mencegah genangan banjir di kawasan setempat. Proyek drainase ini dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
