Mahasiswa KKN-T IPB kolaborasi Kemenko PMK bebaskan stunting di Banyumas
Purwokerto (ANTARA) - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) IPB University berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam upaya membebaskan stunting di Desa Lesmana, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas menyambut baik kegiatan KKN-T IPB University berkolaborasi dengan Kemenko PMK yang ditujukan untuk menangani stunting di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Krisianto di Purwokerto, Banyumas, Minggu.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi bertajuk "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Menuju Lesmana Bebas Stunting" yang digelar di Balai Desa Lesmana pada hari Kamis (25/7) dengan pembicara kunci Staf Ahli Stabilitas Politik dan Pemerintahan Menko PMK Sorni Paskah Daeli.
Ia mengatakan, sosialisasi yang disampaikan oleh mahasiswa KKN-T IPB bertujuan memberikan pemahaman terkait upaya penanggulangan stunting dari berbagai dimensi, yaitu kesehatan, dukungan keluarga, dan hadirnya pemerintah.
Dalam hal ini, kata dia, peserta dari program kerja tersebut mencakup ibu hamil, calon pengantin, dan organisasi desa yang ada di Kecamatan Ajibarang maupun Cilongok, meliputi forum kesehatan desa, kader kesehatan, serta kelompok ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
Ia mengakui penting adanya tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri atas bidan, kader PKK, serta kader keluarga berencana (KB) sebagai pilar terdepan di tingkat masyarakat desa karena memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting di lingkungan desa, terutama terhadap kelompok sasaran.
Menurut dia, kelompok sasaran yang meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta baduta dan balita merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam fase rentan terhadap stunting sehingga perlu diberikan perhatian dan penanganan yang tepat.
"Penanganan yang dapat dilakukan oleh TPK, misalnya melalui penyuluhan, membantu rujukan ke puskesmas, hingga menghubungkan warga yang membutuhkan untuk memperoleh bantuan sosial. Selain itu, kehadiran pemerintah dalam penanganan stunting selain dalam bentuk edukasi, dalam bentuk dukungan dana juga penting," katanya.
Indonesia Menengah Ke Bawah
"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas menyambut baik kegiatan KKN-T IPB University berkolaborasi dengan Kemenko PMK yang ditujukan untuk menangani stunting di Desa Lesmana, Kecamatan Ajibarang," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Krisianto di Purwokerto, Banyumas, Minggu.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi bertajuk "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Masyarakat Menuju Lesmana Bebas Stunting" yang digelar di Balai Desa Lesmana pada hari Kamis (25/7) dengan pembicara kunci Staf Ahli Stabilitas Politik dan Pemerintahan Menko PMK Sorni Paskah Daeli.
Ia mengatakan, sosialisasi yang disampaikan oleh mahasiswa KKN-T IPB bertujuan memberikan pemahaman terkait upaya penanggulangan stunting dari berbagai dimensi, yaitu kesehatan, dukungan keluarga, dan hadirnya pemerintah.
Dalam hal ini, kata dia, peserta dari program kerja tersebut mencakup ibu hamil, calon pengantin, dan organisasi desa yang ada di Kecamatan Ajibarang maupun Cilongok, meliputi forum kesehatan desa, kader kesehatan, serta kelompok ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
Ia mengakui penting adanya tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri atas bidan, kader PKK, serta kader keluarga berencana (KB) sebagai pilar terdepan di tingkat masyarakat desa karena memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting di lingkungan desa, terutama terhadap kelompok sasaran.
Menurut dia, kelompok sasaran yang meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta baduta dan balita merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam fase rentan terhadap stunting sehingga perlu diberikan perhatian dan penanganan yang tepat.
"Penanganan yang dapat dilakukan oleh TPK, misalnya melalui penyuluhan, membantu rujukan ke puskesmas, hingga menghubungkan warga yang membutuhkan untuk memperoleh bantuan sosial. Selain itu, kehadiran pemerintah dalam penanganan stunting selain dalam bentuk edukasi, dalam bentuk dukungan dana juga penting," katanya.
Indonesia Menengah Ke Bawah