Semarang (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan April 2024 dalam kondisi stabil dengan kinerja tumbuh positif didukung dengan likuiditas memadai dan tingkat risiko yang terjaga.
Total aset perbankan di Jawa Tengah posisi April 2024 tumbuh 5,41 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp577 triliun, terdiri atas aset bank umum Rp527 triliun dan aset BPR Rp50 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 9,32 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp470 triliun.
Adapun kredit yang disalurkan tumbuh tinggi sebesar 9,12 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp428 triliun. NPL mengalami kontraksi yang ditandai meningkat sebesar 0,28 persen (yoy). Kinerja intermediasi bank umum di Jawa Tengah terjaga dengan total loan to deposit ratio (LDR) 90,48 persen
Pada sektor IKNB, jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending berizin OJK yaitu sampai dengan posisi 31 Mei 2024 sebanyak 100 penyelenggara yang terdiri dari 93 konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah.
Kinerja fintech peer to peer (P2P) Lending di Jawa Tengah tercatat tumbuh positif.
Outstanding pinjaman mencapai Rp4,9 miliar dan meningkat sebesar 25,22 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut diikuti dengan jumlah dana yang dihimpun mencapai Rp1.717 miliar dan meningkat sebesar 25,3 persen yoy
Perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah mencatatkan peningkatan nilai piutang
pembiayaan sebesar 8,23 persen yoy atau tumbuh mencapai Rp34,54 triliun.
Premi Asuransi meningkat 1,41 persen yoy menjadi Rp4.790 miliar dengan jumlah polis sebanyak 7.009.955 yang diikuti peningkatan klaim sebesar 1,41 persen yoy dengan jumlah Rp3.908 miliar.
Transaksi pasar modal di Jawa Tengah didominasi oleh investor individu dengan jumlah SID saham yang meningkat sebesar 22,25 persen yoy atau mencapai 663.917 investor pada April 2024 dengan nilai transaksi Rp10,9 triliun.
Perkembangan edukasi dan pelindungan konsumen pada periode Januari--April 2024 jumlah pengaduan yang masuk dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebanyak 284 pengaduan.
Berdasarkan jenis aduan terbanyak adalah Perbankan-Bank Umum 105 pengaduan, Perbankan-BPR 25 pengaduan, Pembiayaan 79 pengaduan, Asuransi 24 pengaduan, LJK Lainnya 68 pengaduan, dan Non-LJK lainnya 8 pengaduan.
Untuk menurunkan jumlah pengaduan, OJK Provinsi Jawa Tengah senantiasa melaksanakan kegiatan edukasi secara masif kepada masyarakat, yang hingga akhir April 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 45 edukasi kepada masyarakat
termasuk pelajar dan pelaku UMKM dengan total peserta 6.981 orang.
Kemitraan Pengembangan Ekonomi Keuangan Daerah Dukungan Industri Jasa Keuangan, Otoritas dan Pemerintah kepada sektor pertanian dalam rangka meningkatkan perekonomian Jawa Tengah meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk KUR yang diberikan kepada petani, Kredit Pembiayaan Sektor Pertanian (KPSP), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit Pertanian nol persen dan subsidi lainnya diberikan pemerintah
provinsi/kabupaten kota kepada petani dalam bentuk produk lain.
Saat ini, dibutuhkan program yang berkelanjutan dan sinergi antara otoritas, Pemerintah, industri jasa keuangan dan pemangku lain untuk mendorong kemajuan sektor pertanian yang sangat memiliki prospek dalam mendukung peningkatan perekonomian di Indonesia.
OJK bersinergi dengan pemerintah dan lembaga terkait melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berkomitmen dalam peningkatan akses keuangan di sektor pertanian untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Pada 2024, TPAKD Jawa Tengah memiliki program unggulan yaitu Penggerak Literasi dan Digitalisasi Keuangan (Perintis Keuangan) serta skema pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomian Jawa Tengah.
Harapannya, Perintis Keuangan ini dapat mengedukasi masyarakat di sekitarnya mulai
dari tingkat Desa/ Kelurahan sehingga dapat meningkatkan literasi dan inklusi yang
harapannya dapat tercipta ekosistem keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan tersebut.
Saat ini tengkulak masih mendominasi supply chain atau rantai pasok di sektor pertanian sehingga masih terdapat disparitas harga beras yang cukup tinggi.
Dalam upaya memutus rantai tersebut dibutuhkan peran dari industri jasa keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian dan peningkatan kapasitas off taker sehingga terbentuk sebuah ekosistem keuangan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi Jawa Tengah. ***
